Home Sulteng

Pejabat Struktural ke Fungsional Bukan Non Job

241
LAPOR KE GUBERNUR - Suasana pertemuan tim peneliti dengan Gubernur H Longki Djanggola di ruang kerja Gubernur, Rabu lalu (19/2). Gubernur didampingi Asisten Administrasi, Umum, Hukum dan Organisasi Mulyono; Kepala BPKAD, Bakran; Staf Ahli Pemerintahan dan Kesra, serta Kepala Biro Organisasi. (Foto: Humas Pemprov)
  • Gubernur: Penyederhanaan Birokrasi Tak Mengurangi Pendapatan ASN

Palu, Metrosulawesi.id – Tim peneliti melaporkan kajian akademis tentang Analisis Penyetaraan jabatan Pengawas ke Jabatan Fungsional atau Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Gubernur H Longki Djanggola, Rabu 19 Februari 2020. Hasil kajian dilaporkan anggota tim peneliti Dr Timuddin Bauwo dan Dr Jubair. 

Timuddin mengatakan, kajian akademis dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi yang menangani fungsi pengelolaan perizinan, investasi, dan pelayanan publik pada Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dan manfaatnya. Hasil kajian dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan fungsi jabatan pengawas ke jabatan fungsional.

Timuddin menjelaskan, kebijakan penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.  Terkait pertimbangannya adalah kemampuan ABPD, surat Mendagri nomor 130 tanggal 13 Desember 2019, beberapa jabatan  eselon IV yang masih dibutuhkan pada sekretariat, dan berdasarkan kajian pada tahap awal penerapan kebijakan ini, dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah mengusulkan 12 perangkat daerah yang menangani pelayanan publik dan investasi daerah dan pada 12 perangkat daerah tersebut terdapat 168 peta jabatan yang diusulkan untuk dialihkan.

Timuddin juga menjelaskan bahwa penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional tidak dapat diidentikkan dengan istilah Non Job yang secara umum dimaknai tanpa jabatan. Timuddin mengatakan, sebelum melaksanakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, Gubernur dapat menyampaikan surat edaran kepada OPD agar menyiapkan jajarannya yang akan disetarakan, dan selanjutnya OPD leading sector agar menyusun skala prioritas/pemetaan peta jabatan perangkat daerah yang akan dialihkan.

Menanggapi laporan hasil kajian akademis tersebut, Gubernur mengatakan bahwa kajian ini dilakukan atas perintah dan kebijakan pemerintah pusat. Tetapi, kata Gubernur, agar hasil kajian juga dapat memberikan pertimbangan risiko dan dampak dari kebijakan yang akan dilakukan dan juga perlu dimatangkan berdasarkan konsultasi secara nasional.

Gubernur mengulangi penegasan Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi tidak akan merugikan ASN dan tidak akan mengurangi pendapatan ASN.

‘’Saya sebagai gubernur, suka atau tidak suka harus melaksanakan kebijakan nasional ini,’’ kata Gubernur.

Untuk itu memastikan kebijakan ini tidak merugikan ASN, Gubernur meminta Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi dan OPD terkait bersama tim  peneliti melakukan konsultasi kepada pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan ini. Gubernur meminta kebijakan ini disinkronkan dengan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Reporter: Syahril Hantono
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas