BERI LAPORAN - Pelapor, Syainuddin Syamsuddin saat memberikan laporan dugaan mark up harga dan penyalahgunaan dana APBD 2017 empat pekerjaan ruas jalan ke Kejati Sulteng. (Foto: Metrosulawesi/ Firmansyah Badjoki)
  • Diduga Rugikan Negara Rp8 Miliar

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Poso dilaporkan melakukan indikasi penggelembungan harga (mark up) dan penyalahgunaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah, Selasa, 18 Februari 2020.

Pelapor, Syainuddin Syamsuddin mengaku sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Poso ini, melaporkan Dinas PUPR Poso ke Kejati Sulteng, dan diterima secara resmi oleh Kasi Intel Kejati Sulteng, Sainuddin, SH MH, di ruang Pressrom Kejati Sulteng.

Syainuddin merilis, sebanyak 4 paket pekerjaan ruas jalan yang dilaporkan berindikasi mark up harga, yakni pekerjaan ruas jalan Moengko-Lenbomawo (1,3 Km), sesuai pagu HPS pekerjaan Rp5Miliar, dan dikerjakan pihak PT Amri Marga Jaya. Kedua, pekerjaan ruas jalan Tentena-Korobono (10 Km) sesuai pagu HPS pekerjaan Rp11 Miliar, dan dikerjakan pihak PT Amri Marga Jaya. Ketiga, pekerjaan ruas jalan Tokorondo-Uweralulu-Tamanjeka segmen Pantango Air Panas-Lape-Tamanjeka (7 Km), sesuai pagu HPS pekerjaan Rp4,2 Miliar, dan dikerjakan pihak PT  Mahakam Primatama, dan paket keempat, pekerjaan ruas jalan Kolori-Lengkeka (4 Km), sesuai pagu HPS pekerjaan Rp6 miliar, dan dikejakan pihak PT Tentena Jaya Mandiri.  

“Sebenarnya sebanyak 9 paket yang ingin dilaporkan berindikasi mark up ke Kejati Sulteng, tetapi baru 4 paket saja dulu, dan yang lainnya akan menyusul. Semua paket pekerjaan ini melekat di Dinas PUPR pada APBD Poso Tahun Anggaran 2017 lalu,” ungkap Syainuddin kepada wartawan, di ruang Pressroom Kejati Sulteng, Selasa, 18 Februari 2020.

Dia mengatakan, paket pertama pekerjaan ruas jalan Moengko-Lenbomawo (1,3 Km) berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp1.160.000.000, paket kedua pekerjaan ruas jalan Tentena-Korobono (10 Km) berindikasi merugikan negara Rp3.598.000.000 miliar lebih, dan paket ketiga, pekerjaan ruas jalan Tokorondo-Uweralulu-Tamanjeka segmen Pantango Air Panas-Lape-Tamanjeka (7 Km), merugikan negara Rp.1.328.000.000.

“Sedangkan paket keempat pekerjaan ruas jalan Kolori-Lengkeka (4 Km) berindikasi merugikan negara Rp1.073.000.000,” ungkapnya lagi.

Kata dia, indikasi adanya mark up harga di Dinas PUPR Poso dikarenakan pelaksanaan pekerjaan di lapangan banyak ditemukan tidak sesuai spesifikasi, contohnya material yang digunakan tidak sesuai persyaratan.

“Komposisi campuran aspal yang dipakai berbeda dengan ketentuan dan kami mengantongi fakta di lapangan,” terangnya.

Menurutnya, pihak BPK-RI perwakilan Sulteng juga telah menemukan kerugian negara di dalam paket pekerjaan ini, tetapi temuan itu sifatnya menyeluruh dan tidak per item paket pekerjaan, dan jumlah temuan saat itu sekitar Rp879 juta.

“Olehnya kami meminta Kejati Sulteng segera menindaklanjuti paket kegiatan yang mark up ini dengan memeriksa Kadis PUPR Faidul Keteng, dan Kabid Bina Marga, Nurdiana Abbas,” terangnya lagi.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Poso,Faidul Keteng, dikonfirmasi Metrosulawesi, Selasa, 18 Februari 2020, melalui nomor WhattsAp-nya, Selasa, 18 Februari 2020, laporan ini tidak menjawab. Faidul hanya sekadar membaca pesan WhattsAp dari wartawan.

Reporter: Firmansyah Badjoki
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas