Donggala, Metrosulawesi.id – Apel Kesadaran di halaman kantor Bupati Donggala, Senin 17 Februari 2020, dikagetkan dengan kedatangan puluhan warga Desa Loli.
Kedatanagn warga yang dipimpin oleh Wiwin itu membawa ibu-ibu yang memegang kertas karton bertuliskan tuntutan, sehingga mengakibatkan jalannya apel kesadaran yang dipimpin oleh Wakil Bupati Moh Yasin tersebut sedikiti terganggu.
“Sudah setahun lebih pascagempa warga Desa Loli belum menerima jaminan hidup (jadup). Kalau kasih Jadup itu jangan setengah-setengah. Loli Saluran itu jatah jadupnya bukan cuma 31 KK, seperti yang so dibagi kemarin. Kami itu di Loli Saluran 100 lebih KK, yang wajib menerima jadup,” kata Wiwin, Korlap aksi di hadapan Wabup dan pegawai yang hadir di apel kesadaran.
Wiwin mengatakan, yang melakukan aksi tersebut merupakan perwakilan lima desa yang ada di Loli. Mereka menuntut kejelasan dari pihak pemerintah daerah dalam penanganan korban bencana.
“Hari ini kami yang turun mewakili lima desa yang ada di Loli. Kami menuntut kejalasan nasib kami yang hidup di Huntara. Kami meminta pemda segera melakukan pencairan dana stimulan. Berikan jadup kepada kami tanpa diskriminasi, segera bangunkan Hunian tetap (Huntap). Hak keperdataan korban bencana tidak boleh dihilangkan, data korban bencana harus terbuka dan laksanakan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan bencana dengan maksismal,” tegas Wiwin.
Mendengar tuntutan warga Desa loli, Wabup Yasin, mengatakan, dana penanganan korban bencana telah siap. Persoalan pencairan ada dinas teknis yang menangani.
Wabup juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Bahkan sorenya Wabup berjanji akan berkunjung ke desa Loli bertemu warga korban bencana.
“Saya akan berkunjung ke desa Loli, sore nanti saya akan melihat kondisi warga di huntara yang ada di Loli,” tutup wabup.
Setelah puas mendengar jawaban Wabup, warga Loli yang menggunakan satu unit truk bergeser ke kantor DPRD. Namun sesampainya di kantor Perwakilan Rakyat itu, tak ada satu pun anggota DPRD yang bisa ditemui. Kemudian warga Loli memilih membubarkan diri dengan pengawalan ketat polsek/polres ke desanya.
“jam berapakah orang ba kantor? sudah jam 10 tapi tak ada satu pun anggota DPRD,” tutup korlap dengan kekecewaan.
Bentuk Pansus Rehab Rekon
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Donggala, Moh Taufik menegaskan di hadapan paripurna pembentukan pansus LHP BPK 2016-2019, Senin 17 Februari 2020, agar secepatanya DPRD juga mengagendakan pembentukan pansus Rehab Rekon.
“pimpinan kita sudah dua kali “diserang” warga penyintas bencana, kemarin dari Sirenja dan pagi tadi warga Desa Loli Kecamatan Banawa dengan persoalan yang sama, yakni hajat hidup mereka penanganan bantuan korban bencana, atas nama ketua fraksi Nasdem kami mengusulkan secepatnya dibentuk pansus,” tegas Moh Taufik.
Mendengar usulan tersebut enam fraksi akhirnya mengikuti usulan fraksi nasdem agar memperhatikan nasib penyintas bencana.
“Sudah tujuh fraksi mendukung pembentukan pansus Rehab Rekon. Artinya sudah satu hati, tapi percuma juga kalau kita semua setuju jika pimpinan tidak mengamini,” tukas Ketua Fraksi PDI-P, Mahmud Pettahawi.
Ketua DPRD Donggala, Takwin yang didampingi wakil Bupati Moh Yasin mengaminkan usulan tujuh fraksi agar segera dibentuk pansus Rehab Rekon.
“Baik atas nama pimpinan DPRD, usulan ini akan kita bahas di Banmus. Kemudian kita agendakan waktu paripurna pemebentukan pansus rehab rekon,” tutup Takwin.
Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim
