- Sebut DPRD Donggala Lemah
Donggala Metrosulawesi.id – Ratusan masyarakat Kecamatan Sirenja mendatangi kantor DPRD Donggala Kamis (13/2/2020). Masyarakat mempertanayakan kejelasan bantuan jaminan hidup (jadup), hunian tetap (huntap) sampai dengan bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak banjir rob yang hingga saat ini tidak ada realisasi.
“DPRD lemah dalam pengawasan, itu BPBD Akris bicara di koran menyalahkan masyarakat katanya pembanguan huntap terkendala lokasi, di Sirenja itu banyak lahan bapak. Bapak silakan tinggal di Sirenja, rasakan penderitaan kami di kampung. Selama satu tahun lebih kami menderita tak ada jaminan hidup dan tak ada hunian tetap belum lagi banjir rob, DPRD lemah,” kata Andi salah satu warga
Dijelaskan Andi sejak musibah 28 September 2018 masyarakat Sirenja hanya didata-data terus saja tidak ada realisasinya. Belum lagi penderitaan banjir rob sembilan desa di Sirenja sudah terendam dan krisis air bersih.
“Pak dewan terhormat kami datang dengan biaya sendiri tidak ada orang basuruh ini kemanusian pak. Ibu-ibu kami di kampung sudah menangis, mana anggota DPRD, mana Dapil 3 (Sirenja) jangan cuma datang kalau mau pemilu ba janji-bajanji saja, mana kepeduliannmu?” protesnya.
“Pak dewan mukaku di KTP sudah tidak kentara karena difoto copy terus, tarubah terus data penerima. Apa sebenarnya kendala hingga Jadup dan Huntap tak kunjung turun? Kami tidak tahan lagi pak dengan kesabaran ini, selalu persoalan data, masyarakat sudah menangis, belum lagi air bersih akibat banjir rob, kami minum air garam sekarang pak,” protesnya.
Ketua Fraksi Nasdem Moh Taufik mengatakan DPRD bukannlah eksekutor yang bisa langsung memberikan bantuan Jadup, bangun rumah huntara dan selesai persoalan. DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasannya saja meminta pertanggungjawaban pihak terkait mempertanyakan proses bantuan tersebut.
“Atas nama Ketua Fraksi Nasdem kami mengusulkan ke pimpinan DPRD agar segera membentuk Pansus Rehab Rekon mencari tahu penyebab molornya penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sementara anggora DPRD Dapil 3 Alex mengatakan, pihaknya sudah menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Hari ini buktinya kadis BPBD, kadis Sosial, dan Kadis PUPR tidak ada datang, ingat saudaraku kami DPRD bukan eksekutor dan saya meminta kepada perwakilan dinas terkait untuk tidak menyembunyikan data masyarakat yang di Sirenja,” tutup anggota Fraksi PKS.
Insiden Palu Sidang
Palu sidang Ketua DPRD Donggala Takwin nyaris patah. Penyebabnya situasi ruang rapat memanas karena masyarakat sirenja muak mendengar penjelasan sekretaris BPBD dan Dinsos yang diwakili kepala bidangnya Nizma.
“Bapak jangan mutar-mutar kase penjelasan, kami butuh data ril penerima. Bapak jangan plin plan kalau bicara, telepon kadismu sekarang, telepon itu Akris,” sebut warga diikuti teriakan warga lainnya.
“Kamu juga ibu yang pake jilbab ko kira cuma 91 KK saja penerima jadup di Sirenja. Kase bae badata, banyak sekali bicaramu,” tambahnya diikuti warga sambil berdiri tapi dihalau oleh Satpol dan anggota Polres yang mengamanakan jalannya rapat.
Melihat situasi mulai memanas ketua DPRD Takwin mengskors pertemuan sambil beteriak dan memukul palu sidangnya dengan kekutan penuh hingga membuat palu nyaris patah.
“Saya mohon dengar juga kami, kalau kalian baku bantah terus dengan BPBD Dinsos sampai besok pagi tidak selesai ini persoalan, rapat kita skors, komiu pak sek BPBD hubungi memang kepala badanmu Akris,” tutup Takwin sambil masuk ke ruang kerjaya.
Tepat pukul 16.30 Wita rapat pun dilanjutkan dengan pengawalan super ketat. Kapolres terlihat ikut hadir di ruang sidang mendengarkan perdebatan.
BPBD Siap Buka Data
SEMENTARA itu, Kepala BPBD Akris Fatah mengatakan, data penerima bantuan akan dibuka dan bisa diakses oleh masyarakat Sirenja.
“Data penerima bantuan masih dalam tahap verifikasi pak. Senin pekan depan baru kami kirim ke Sirenja dan akan kami pajang di kantor desa,” kata Kepala BPBD Akris Fatah melalui sambungan telpon yang kemudian didengarkan oleh masyarakat Sirenja di dalam ruang sidang DPRD.
Mendengar jawaban ini korlap aksi Ical menyangkan. Menurutnya Pemkab Donggala dalam penanganan korban bencana alam terkesan tertutup dan birokrasinya bertele-tele.
“Kami sudah susah dikase susah lagi, warga Sirenja hanya ingin kejelasan dan keterbukaan bukan janji manis belaka. Kami melihat, proses pendataan dan validasi data terkait korban bencana bertele-tele, birokrasinya diduga sengaja dibikin rumit dan tidak transparan. Kita butuh kejelasan terkait penyaluran dana jadup, stimulan, santunan duka dan penanganan banjir rob serta relokasi pembangunan Huntap. Jangan selalu beralasan data belum valid dan masih perlu perbaikan, nama-nama hanya dicatat terus,” tutupnya sambil membawa masyarakat balik karena sudah mendekati waktu magrib.
Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal
