Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng membeberkan alasan buruh/pekerja yang tergabung dalam serikat menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Kepala Disnakertrans Sulteng, Arnold Firdaus melalui Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Joko Pranowo, mengatakan ada enam point alasan buruh menolak RUU Omninus Law Cipta Lapangan Kerja.

Alasan pertama, RUU dinilai syarat dengan kepentingan pengusaha dan berorintasi kapitalistik. Adanya Satgas Omnibus Law yang hanya melibatkan pengusaha. Tidak kepastian dalam bekerja, karena semua jenis pekerjaan di outsorcing,” beber Joko saat pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-III Aspindo Sulawesi Tengah, Rabu, 5 Februari 2020.

Alasan berikutnya menghilangkan upah minimum, khususnya bagi pekerja di bawah 40 jam/minggu. Pesangon dihilangkan (jaminan kehilangan pekerjaan =cash benefit,vocational training, job plecemen acces). Tidak mendapatkan jaminan sosial dan Omnibus Law dinilai mempermudah TKA.

Terkait alasan-alasan tersebut, sebelumnya Joko menilai buruh keliru dalam memahami RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dia mengatakan RUU Omnibus Law bukan untuk melemahkan hak-hak buruh.

“RUU ini justru akan bagus hasilnya, hanya orang yang tidak tahu saja mengatakan lain,” ujar Joko kepada Metrosulawesi, Senin, 20 Januari 2020.

Dia menyebutkan salah satu poin yang dipermasalahkan terkait Pasal 156 terkait hak buruh saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pesangon kata Joko tetap akan diberikan bagi buruh yang terkena PHK.

“Malah nanti dengan hadirnya RUU Omnibus Law, selain pesangon, buruh akan mendapatkan cash benefit,” ucapnya.

Selain terkait pesangon, RUU Omnibus Law juga akan mengharuskan pihak perusahaan melaksanakan ketetapan upah minimum. Saat ini, upah minimum sendiri bisa turun dan bisa ditangguhkan.

“Tapi ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pekerja baru kurang satu tahun. Kalau yang sudah lebih satu tahun mengikuti ketentuan sesuai struktur upah,” jelas Joko.

Joko menambahkan, terkait perlindungan buruh, RUU Omnibus Law akan mengamanatkan  pekerja kontrak mendapatkan hak dan perlindungan yang sama dengan pegawai tetap. Demikian juga perlindungan hak dan perlindungan bagi pekerjaan baru yang bergerak dalam bidang ekonomi digital.

“Hal serupa juga terkait outsorcing yang mana pekerja mendapatkan hak dan perlindungan sama dengan pegawai tetap,” ungkap Joko.

Hal lainnya yang menguntungkan buruh yakni jam kerja yang akan diatur fleksibel dengan tetap mengedepankan hak dan perlindungan. Namun untuk bidang pekerjaan tertentu bisa menerapkan 8 jam kerja perhari (pekerjaan paruh waktu).

“Pekerjaan sektor migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan memerlukan jam lebih panjang sesuai ketentuan dengan tetap mengedepankan perlindungan hak pekerja,” pungkas Joko.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas