Home Sulteng

Wiwik: Penyintas Harus Dapatkan Haknya

181
Wiwik Jumatul Rofi'ah. (Foto: Ist)
  • Agenda Pertama Pansus Padagimo, Panggil BPBD dan BPKAD

Palu, Metrosulawesi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah ingin memastikan penanganan pasca bencana di daerah berjalan dengan baik. Nasib penyintas masih jadi perhatian. Pasalnya, masih banyak hak dan kebutuhan masyarakat korban bencana yang belum terealisasi.

Lewat panitia khusus (pansus) pengawasan pelaksanaan penanganan bencana Kota Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo), DPRD Sulawesi Tengah berupaya agar seluruh hak penyintas segera terpenuhi.

“Padagimo ini memang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat yang terdampak bencana itu harus mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,” ungkap Sekretaris Pansus Padagimo Wiwik Jumatul Rofi’ah usai rapat Pansus Padagimo kedua, Rabu 5 Februari 2020.

“Kita juga punya Perda (peraturan daerah) nomor 2 tahun 2013, jadi mereka memang harus mendapatkan hak, dan pemerintah daerah punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menangani bencana secara sistematis, terukur, dan kemudian terencana dan terkoordinasi dengan baik,” jelasnya.

Salah satu tugas daripada Pansus Padagimo, kata dia, untuk mengawasi pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di Padagimo yang terdampak gempa bumi, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 lalu.

Sebagai salah satu langkah awal, Pansus Padagimo akan mengundang pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana di daerah ini. Semisal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sektor dalam proses penanganan bencana, serta instansi-instasi terkait lainnya.

“Untuk yang pertama mau diundang adalah BPBD, yang kedua adalah BPKAD, Insya Allah Senin (10 Februari 2020). Nantinya mereka tidak hanya sekadar datang, tapi bawa data-data,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

“Kita akan lihat data idealita yang ada, kemudian bandingkan dengan data realita. Pasti kita akan turun ke daerah-daerah bencana, kita akan berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota,” tandasnya.

Pansus Padagimo akan mengawasi proses secara menyeluruh, baik sumber dana, bagaimana pelaksanaannya, hingga dampak dan manfaat yang telah didapatkan oleh masyarakat saat ini.

“Tapi jangan salah, kita bukan tugas eksekutif ya, bukan juga tugas hukum, kita dalam rangka pengawasan pemulihan pasca bencana,” ujar dia.

Pansus ini memang bukan pansus pertama yang mengurusi dan mengawasi penanganan bencana pasca 28 September 2018. Olehnya ia berharap Pansus Padagimo bisa melanjutkan program Pansus sebelumnya.

Lewat Pansus Padagimo, fungsi pengawasan DPRD diharap bisa menjamin terpenuhinya hak-hak para penyintas.

“Jadi proses rehab-rekon (rahabilitasi-rekonstruksi) itu harusnya kemudian menjamin manusia yang terkena dampak itu, dan sarana yang lain. Mereka harus dapat huntap, juga bagaimana dengan relokasi, pelaksanaan pendidikan, segera diselesaikan, masalah ekonomi. Ini memang membutuhkan waktu lama,” tandasnya.

Ia berharap hasil akhir dari kerja-kerja Pansus Padagimo nantinya benar-benar bisa menjamin terpenuhinya hak-hak para korban bencana di daerah.

“Kita berharap kemudian masyarakat mendapatkan haknya dan bahagia. Tidak seperti saat ini,” kata Wiwik.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas