Penyidik Polres Morowali Utara menetapkan ST selaku Kepala Desa Sampalowo dan PM selaku Bendahara Desa sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sampalowo Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2018. (Foto: Humas Polri)

Morut, Metrosulawesi.id– Penyidik Polres Morowali Utara menetapkan ST selaku Kepala Desa Sampalowo dan PM selaku Bendahara Desa sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sampalowo Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2018.

Kapolres Morowali Utara AKBP Bagus Setiyawan S.H.S.I.K. M.H membeberkan kronologis tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan desa Sampalowo yang diduga merugikan negara senilai Rp.236 juta.

Kapolres menjelaskan bahwa pada awalnya anggaran tahun 2018 dimana total anggaran pembelanjaan Desa Sampalowo Kec Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp1,2 miliar yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, SiLPA 2017, temuan Inspektorat Kabupaten Morowali Utara dan bagi hasil pajak sesuai yang tertera dalam APBDes T.A 2018.

Pada tahun tersebut yang menjabat selaku Kepala Desa Sampalowo adalah ST dan yang menjabat selaku Bendahara Desa adalah saudara PM. Seiring berjalannya pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran 2018 khususnya di Triwulan III tepatnya pada September 2018 terdapat Siltap dan honor perangkat desa, lembaga-lembaga desa dan BPD yang tidak terealisasi/ tidak terbayarkan oleh PM selaku  Bendahara Desa. Anggaran tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi saudara PM selaku Bendahara Desa.

Kemudian pada saat pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi yang dibuat oleh bendahara baru yakni ST bekerjasama dengan operator CG terdapat kegiatan-kegiatan lain yang tidak terealisasi kegiatannya yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018.

“Sehingga terjadinya penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa dikarenakan mekanisme pembayaran suatu kegiatan dalam desa sesuai yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan sebagai kontrol penggunaan anggaran dan adanya anggaran desa tahun 2018 yang dipinjam oleh saudara ST selaku Kepala Desa Sampalowo sehingga mengakibatkan kerugian negara,” urai Kapolres dilansir laman Humas Polri.

Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskirm Polres Morowali pada 20 Agustus 2019 telah melakukan gelar perkara peningkatan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan disepakati perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan sangkaan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada 18 saksi dan menyita dokumen serta 1 unit kendaraan roda dua sebagai barang bukti. Kasus ini masih dalam proses penyidikan untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan. (*)

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas