Home Palu

Orang Tua Mengadu ke LBH-HAM Sulteng

ADUKAN PENGANIAYAAN - Orang tua murid bersama saudaranya (tengah) saat menceritakan kronologi penganiayaan terhadap anaknya kepada Direktur LBH-HAM Sulteng Dr Muslimin Budiman (kiri) di kantor LBH HAM Sulteng, Ahad, 2 Februari 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)
  • Kasus Dua Guru Aniaya Murid

Palu, Metrosulawesi.id – Orang tua murid dari salah satu SMP di Kota Palu bersama sudaranya mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH-HAM) Provinsi Sulawesi Tengah, pada Minggu, 2 Februari 2020.

Tujuan kedatangan orang tua murid itu untuk melaporkan kejadian (kronologi) yang ditimpa oleh anaknya, yang diduga di aniaya oleh dua orang guru pada salah satu SMP di Kota Palu.

Menurut Zarni, ibu kandung dari anak yang diduga dianiaya itu, bahwa kronologi pertama anaknya dipukul oleh dua orang guru pada 4 September 2019 lalu.

“Ceritanya itu begini, pada waktu pagi hari biasanya sekolahnya mengadakan apel, tetapi anak saya bersama temannya sekitar 6 orang tidak mengikuti apel, sehingga mereka sembunyi di belakang sekolah. Kemudian mereka menunggu selesainya apel pagi, saat duduk-duduk di belakang sekolah ada orang dari luar sekolah lewat dan tiba-tiba melempar mereka, kemudian mereka balas lempar saat saling balas lempar mungkin terkena atap sekolah, sehingga mereka dikira oleh guru melempar sekolah,” jelasnya.

Setelah itu kata Zarni, dua guru jaga (piket) pada pagi itu datang menemui mereka, dan dikejarlah para murid ini termasuk anaknya dan mereka tidak didapat ketika dikejar oleh guru.

“Setelah itu anak saya balik ulang ke sekolah, ketika di dalam sekolah anak saya ini yang berinisial BJ dipanggil oleh guru bimbingan dan konseling (BK), ketika anak saya pergi ke ruangan BK, belum sampai di ruangan itu anak saya dihadang oleh dua guru jaga itu dengan memukulnya, aksi pemukulan guru itu menurut para saksi dan anaknya dipukul seperti orang dewasa, mulai dengan tangan ditampeleng-lah, dicubit, seperti orang dewasa, bahkan dipukul dengan stik golf,” ujar Zarni.

Kemudian kata Zarni, setelah dipukul guru anaknya dipanggilkan pihak kepolisian untuk diinterogasi.

“Saya sangat sayangkan juga, kenapa pihak sekolah tidak hubungi saya dulu sebagai orang tuanya, jika anaknya diperiksa oleh polisi, atau ada kejadian seperti apa di sekolah, karena anak saya itu masih ada orang tuanya. Apalagi anak saya ini sudah yatim piatu bapaknya telah meninggal. Inilah yang saya sayangkan perlakuan sekolah terhadap anaknya sebagai murid mereka di sekolah, ” katanya.

Seharusnya kata Zarni, kerjasama antara orang tua dan sekolah harus ada, jangan sekolah sepihak tidak memanggil orang tuanya. Apalagi ketika kejadian itu beberapa hari kemudian anaknya dikeluarkan oleh sekolah karena alasan bahwa sejumlah guru tidak mau memberikan nilai, karena nakal.

“Saya mengetahui anak saya ini dipukul itu pada keesokan harinya pada 5 September 2019, karena anak saya tunjukan bekas-bekas luka (kemerah-merahan) di badannya. Setelah itulah saya langsung melaporkan ke Polres Palu, dan kasus ini sudah capai 5 bulan di Polres Palu tetapi belum ada hasilnya. Menurut kepolisian masih dalam proses penyidikan, dan bahkan kemarin dua guru itu disidang kode etik di kantor PGRI Sulteng,” ujarnya.

Menurut Zarni, saat ini anaknya telah dipindahkan ke sekolah lain, dan menjalani sekolah terbuka seperti sekolah online nanti ujian baru datang, sebab ketika dipindahkan ke salah satu SMP di Kota Palu ternyata anaknya tidak mau pindah dari sekolah awalnya, sebab kata anaknya di sekolah yang dipindahkan juga mengalami hal yang sama, seakan-akan dibuli oleh guru.

Direktur LBH-HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Muslimin Budiman, SH.,MH mengatakan, di dalam pasal 9 pada Undang-Undang Perlindungan Anak itu sangat jelas sekali, di Ayat 1 Huruf A, bahwa dinyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan, dari kejahatan seksual dari kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, ataupun pihak lain.

“Anak-anak itu generasi bangsa yang harus dilindungi atau dibina kembali. Jika tidak ada tindakan jelas dari Dinas Pendidikan, apa boleh buat kemungkinan besar kita akan lakukan upaya hukum lain. Seperti menyurat kepada Kemendikbud RI, ke Komisi Perlindungan Anak, jika perlu ke Presiden, ” katanya.

Muslimin mengaku, setelah pihaknya terima kuasa dari pihak orang tua, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Polres Palu, untuk menanyakan bagaimana tindaklanjut laporan.

“Kami juga akan mempertanyakan dalam rangka apa, kenapa penyidik meminta rekomendasi ke pihak PGRI, ini menjadi tanda tanya kita. Sementara di sini sangat jelas sekali bahwa ada tindakan kriminal dan ada pidana murni di sini. Apalagi menurut orang tuanya anaknya telah divisum oleh pihak kepolisian,” ujarnya.

Muslimin berharap, dalam dunia pendidikan tidak ada lagi kekerasan seperti itu, jikapun ada anak-anak salah atau diberi hukum panggil orang tuanya secara baik-baik, nanti orang tuanya yang didik. Karena jika guru itu tidak bisa lagi karena telah ada UU Perlindungan Anak.

“Seharusnya guru merangkul anak itu, agar tidak boleh melakukan hal-hal buruk, apalagi di sekolah ada namanya guru BP yang punya hak menanganinya dan memanggil orang tuanya, tidak ada boleh ada kekerasan seperti itu, secara otomatis psikologis anak itu pasti tergangu, apalagi usianya masih dibawah umur menurut ibunya tadi 15 tahun,” ungkapnya.

Muslimin juga mempertanyakan, kenapa PGRI tidak mengundang orang tua dalam hal sidang itu, seharusnya berimbang jangan hanya mendengar sepihak dari dua orang guru tersebut.

Rekomendasi PGRI Diharap Jadi Pertimbangan

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tengah, Syam Zaini, mengaku, belum lama ini, Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) didampingi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Sulteng, menggelar sidang kode etik terhadap dua orang guru perempuan, yang diduga terlapor dikepolisian atas dugaan kasus kekerasan terhadap anak.

“Saya belum bisa sampaikan hasil dari sidang kodek etik itu, karena tim kami saat ini masih bekerja untuk merampungkan hasilnya, kemudian nanti akan menjadi rekomendasi untuk diberikan kepada penyidik Polres Palu, selain itu sebelum keputusanya nanti dibawa ke pihak kepolisian, rekomendasi itu tentunya akan disampaikan ke saya selaku pengurus PGRI,” ujar Syam Zaini, melalui ponselnya, Ahad, 2 Februari 2020.

Syam Zaini berharap, rekomendasinya nanti bisa membebaskan dari tuntutan sidang pengadilan umum, karena akan membawa hasil yang buruk jika seandainya hal itu dilakukan oleh pihak penegak hukum.

“Artinya disatu sisi nanti guru-guru kami yang ada di Sulteng maupun Indonesia pada umumnya, tidak akan peduli lagi terhadap anak didiknya, dan pasti akan takut untuk melakukan kepedulian terhadap anak, nanti jika dilakukan kemudian emosional sehingga ada laporan lagi,” katanya.

Mengenai teknis kasus, kata Syam Zaini, bisa ditanyakan kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Sulteng, jangan sampai pihaknya keliru menyampaikan.

“LKBH kami lebih tau persis, karena hal ini menyangkut hukum dan saya tidak berani berkomentar secara rinci,” ungkapnya.

Syam Zaini mengatakan, dalam satu dua hari mungkin rekomendasi yang dibuat oleh tim PGRI Sulteng akan rampung, sehingga rekomendasi itu bisa menjadi pegangan terhadap kepolisian.

“Kami sangat berharap rekomendasi itu dapat menjadi pertimbangan terhadap penyidik kepolisian, sehingga tidak menlanjutkan ke pengadilan. Karena jika dilakukan hal itu maka betul-betul kita tertampar dunia pendidikan, dan yakinlah guru-guru itu pasti tidak merasa nyaman lagi untuk melakukan kedisiplinan,” ujarnya.

Olehnya itu kata Syam Zaini, akan dilihat nanti apakah katagori pelanggaran kode etik, jika melanggar tentunya akan diberikan hukum oleh dewan kehormatan, jadi pertimbangan ini akan dimasukan ke penyidik Polres Palu.

Informasi yang diperoleh oleh Metro Sulawesi, kedua orang guru itu berasal dari salah satu SMP Negeri di Kota Palu, yang berinisial HY dan HN mereka diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang juga merupakan siswanya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas