Home Parigi Moutong

Pemkab Parimo Diminta Stop Kerja Sama dengan BPJS

1711
Sayutin Budianto. (Foto: Ist)

Parimo, Metrosulawesi.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sayutin Budianto mendorong pemerintah Parigi Moutong, untuk memutuskan kerjasama dengan pihak Badan Penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Kesehatan.

“Karena dengan adanya kerjasama dengan BPJS, kami menilai BPJS ini telah mengambil uang rakyat miskin sebanyak 95 ribu hingga 100 ribu orang,” kata Sayutin Budianto kepada Metrosulawesi di ruang kerjanya, Selasa 28 Januari 2020.

Sayutin mengatakan, saat ini pihaknya mencatat sebanyak Rp30 miliar yang sudah ada untuk dikafer dan masih memiliki hutang 18 miliar dan akan dianggarkan pada APBD perubahan nanti.

“Sehingga ada Rp48 miliar yang akan dibayarkan kepada BPJS. Sementara yang sakit itu hanya ada di kisaran 5.000 jiwa, anggaplah hanya 10 miliar yang terbayarkan, jadi 38 miliar akan terbayarkan secara keseluruhan, meskipun tidak ada masyarakat miskin yang melakukan pengobatan,” terangnya.

Lanjut Sayutin, sehingga pihaknya akan mendorong Pemda untuk mengkaji kembali bagaimana metode dan cara agar daerah bisa menanggung sendiri kesehatan ini agar tidak lagi bergantung pada BPJS. Karena dengan mengelola kesehatan secara mandiri dengan cara otonom, sehingga dengan anggaran Rp48 miliar itu, masyarakat miskin dan kaya di Parimo akan terkafer secara keseluruhan.

“Untuk itu, saya sepakat kebijakan yang diambil daerah lain yang memutuskan kerjasama dengan BPJS, makanya saya dorong Pemda untuk bisa membuka ruang dalam persolan ini,” jelas Sayutin.

Sayutin menambahkan, bahwa selain itu, terkait warga yang memegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) terjadi permasalahan data di Dukcapil dan Dinsos. Untuk itu, kedua dinas tersebut melakukan pendataan kembali.

Berdasarkan data pemerintah pusat, ada sebanyak 44 ribu warga Parimo bermasalah dengan kartu yang dipegang karena tidak lagi dimutakhirkan sehingga data masyarakat pemegang KIS akan terhapus.

“Untuk itu, dua dinas ini harus bekerjasama, untuk melakukan pemutakhiran apabila tidak klir maka data itu akan terhapus sendirinya, dan bagi warga Parimo yang tidak lagi dibiayai dapat diusulkan kembali ke pemerintah pusat, agar KIS yang dipegang dapat termanfaatkan kembali,” tuturnya.

Reporter: Zulfikar
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas