Home Donggala

Pasigala Akan Terapkan Sistem Layanan Berbasis IT

220
FOTO BERSAMA - Kepala Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah, Abd Haris Yotolembah saat foto bersama dengan Perwakilan dari Unicef Indonesia, Henky Widjaja, dan sejumlah Kepala Disdukcapil Kab/Kota di Pasigala, di salah satu Aula Kampoeng Nelayan, Selasa, 28 Januari 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)

Palu, Metrosulawesi.id – Unicef Indonesia melalui Yayasan Karampuang kegiatan Finalisasi Pengembangan Sistem Relasi Layanan Dokumen Kependudukan Berbasis Informasi Teknologi (IT), kegiatan itu bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kabupaten/Kota di Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala), di salah satu Aula Kampoeng Nelayan, Selasa, 28 Januari 2020.

Perwakilan dari Unicef Indonesia, Henky Widjaja selaku Chief Field Office Sulawesi dan Maluku Regions, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Unicef untuk penguatan sistem pencatatan kelahiran di Sulteng, utamanya di daerah Pasigala yang merupakan daerah terdampak bencana di tahun 2018 lalu.

“Pasca bencana di Sulteng Unicef memberikan bantuan utamanya untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, sebab menurut kami tiga hal ini sangat rawan setelah bencana, di pendidikan Unicef mencoba mencegah angka putus sekolah, terutama alasan hilangnya dukung kependudukan akte kelahiran,” ujar Henky.

Henky mengatakan, Unicef meminta bantuan kepada pemerintah Provinsi maupuan Kab/Kota untuk bisa fokus dalam penyedian dokumen akte kelahiran.

“Selain itu juga terkait program pencegahan pernikahan anak dibawah umur, Unicef juga berharap pemerintah menyediakan dokumen kependudukan anak yang asli (lengkap). Karena pernikahan usia anak ini menjadi perhatian pemerintah nasional,” katanya.

Bahkan, kata dia, belum lama ini ada revisi Undang-Undang perkawinan dengan usia dinaikan menjadi 19 tahun laki-laki dan perempuan, tetapi implementasi di lapangan sangat tergantung terhadap data kependudukan, dan jika dokumen kependudukanya tidak lengkap maka tentunya sangat rawan.

“Olehnya itu pemerintah ingin memastikan cakupan layanan akte kelahiran minimal mencapai 85 persen, maka Unicef berfokus untuk memberikan bantuan teknis, karena hal ini memang sudah menjadi program pemerintah nasional maupun daerah,” ungkapnya.

Henky berharap, di Pasigala ini cakupan layanan akte kelahiran bisa mencapai minimal 85 persen, sesuai target nasional. Untuk itulah dikembangkan sistem dukungan untuk pencatatan yang bisa menjadi model, dan bisa disampaikan juga ditempat-tempat lain.

“Dua minggu lalu rombongan dari Disdukcapil provinsi Sulteng, berkunung ke Sulawesi Selatan, saya menyampaikan bahwa di Sulawesi Selatan tidak ada hal yang baru, bahkan di Makassar itu masih semi online. Maka melalui kegiatan ini kita memastikan bahwa kita bisa full online,” ujarnya.

Henky mengatakan, secara nasional Unicef berharap pemerintah Indonesia memiliki data kependudukan yang bagus, dan bisa digunakan pemerintah untuk keperluan lain, diantaranya untuk pendidikan, pencegahan pernikahan anak, serta untuk bantuan sosial.

“Kerentanan dari Bansos itu adalah hilangnya data. Dengan adanya penguatan data seperti ini, maka pencatatan kelahiran, kematian, dan lainya pemerintah mempunyai data yang akurat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Abd Haris Yotolembah, mengatakan, untuk cakupan akte kelahiran secara nasional kemarin itu provinsi Sulteng baru mencapai 75 persen, tetapi atas kerja keras provinsi dan kab/kota maka diupayakan angka itu mengingkat sehingga bisa tercapai menjadi 81 persen.

“Dari 13 Kab/Kota yang paling rendah angka cakupanya adalah Kabupaten Banggai baru 56 persen, maka dari itu saya bertekad di Pasigala ini kerjanya harus bagus, dan saya juga meminta agar Unicef juga dapat membantu di Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan,” ungkapnya.

Pada kegiatan tersebut sejumlah Kepala Desa, pihak Puskesmas, di Pasigala menandatangani komitmen penerapan sistem layanan berbasis IT.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas