Home Hukum & Kriminal

Kejari Poso Tahan Kepala SMA 2 Poso

789
Eko Nugroho SH, MH. (Foto: Ist)
  • Seorang Bendahara Desa Juga Ditahan

Poso, Metrosulawesi.id – Kejaksaan Negeri Poso akhirnya resmi menahan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA 2 Poso, Rina Iriana Labudu.

Kepala Kejaksaan Negeri Poso melalui Kepala Seksi Intel Eko Nugroho kepada wartawan, Senin  27 Januari 2020 mengatakan, Kepsek SMA 2 Poso diduga mengelola dana bos tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp 325.046.410, yang seharusnya dikelola oleh bendahara sekolah. Namun Kepsek mengambil alih pengelolaan dana bos dari bendahara sekolah.

Sehingga, kata dia bendahara sekolah menyetorkan dana Bos dan Bosda SMA 2 Poso sebesar Rp 800 juta lebih ke Kepsek untuk dikelolanya. Sementara sisa dana Rp 500 juta lebih dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh bendahara sesuai prosedurnya dan tidak ada temuan.

Namun dari Rp 800 juta lebih yang dikelola secara pribadi oleh Kepsek, dari hasil audit investigasi pihak BPK-RI menemukan ada tindak pidana korupsi.

Sementara itu, lanjut Eko, satu lagi tersangka kasus dugaan korupsi yang ditahan yakni Bendahara Desa Bewa Steven Rion Alipa. Sebagai bendahara desa yang mengelola dana desa tidak melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga menyebabkan dana desa Bewa sebesar Rp 121.800.000 raib dari total Rp 300 juta dana desa yang dicairkan dari Bank BRI Poso pada pertengahan Desember 2018.

“Kepsek SMA 2 dan Bendahara Desa Bewa Kabupaten Poso ini, ditahan sementara di Rutan Poso, selama 20 hari pertama. Nantinya dalam waktu dekat keduanya akan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Palu,” kata Kepala Seksi Intel Eko Nugroho.

Adapun Kepala SMA 2 Poso didakwa melanggar undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara dan Permendikbud Nomor 16 tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos. Dan melanggar pasal dua ayat (1) junto pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

“Sedangkan bendahara desa Bewa juga didakwa dengan Undang-undang yang sama tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi,” ungkapnya.

Reporter: Syaipul Sulayapi
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas