Home Artikel / Opini

Tantangan dan Hambatan Pendidikan Inklusif di Sekolah

783
  • Oleh: Syam Zaini*

“Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender, kemampuan dan lainnya”.

REALITA di lapangan menunjukkan belum semua warga negara Indonesia memperoleh haknya mendapatkan pendidikan yang diamanatkan sesuai Undang-Undang. Banyak faktor yang menjadi penyebab terbatasnya akses warga untuk mengikuti pendidikan, diantaranya adalah karena faktor: 1)geografis, 2)ekonomi, 3)budaya, 4)disabilitas, 5)tuntutan pekerjaan, 6)bencana, 7)konflik, 8)bias gender, dll.

Anak disabilitas adalah anak yang mengalami ketidak mampuan dalam melaksanakan fungsi tertentu, disebabkan karena adanya “ketunaan” pada aspek perkembangan tertentu. Kondisi ini sering disebut dengan istilah anak berkelainan, anak luar biasa dan atau anak berkebutuhan khusus (ABK). Didalam pasal 5 ayat 1 UU no 20 tahun 2003, dibreakdown kembali oleh Permendikbud no 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik; memberikan instruksi bahwa mereka (ABK) yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental,mintelektual dan atau sosial perlu memperoleh pendidikan khusus dan pelayanan pendidikan yang khusus.

Pendidikan khusus telah berjalan satu dasawarsa, tentunya perlu diapresiasi maksimal yang telah dilakukan oleh Dikbud Prov SulTeng melalui bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang dikomandani oleh Kabidnya DR. Minarni Nongtji, M.Si. Melalui bidang PK PLK inilah pelaksanaan pendidikan inklusif merambah kesekolah reguler, yang dahulunya diawal awal masih sangat asing disekolah reguler, karena selama ini tanggung jawab itu (dianggap) hanya ada pada Sekolah Luar Biasa (SLB) semata saja.

Pelaksanaan pendidikan inklusif saat ini masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, diantaranya adalah: 1)pemahaman dan sikap yang belum merata dikalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif, 2)keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, 3)sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan upaya-upaya yang sistematik untuk membudayakan pendidikan inklusif. Diharapkan kedepan pendidikan inklusif dapat berjalan lebih baik lagi.

Anak Berkebutuhan Khusus selain yang disebutkan diatas, juga mereka yang termasuk memiliki Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI). Pelayanan khusus nya adalah dengan menyelenggarakan program percepatan belajar (akselerasi) dan pengayaan (enrichment).

Berdasarkan satu dasawarsa pelaksanaan pendidikan khusus ini, maka seringkali terjadi hambatan dalam merespon berbagai kebutuhan ABK yang berbeda, antara lain: 1)belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, 2)sebagian perguruan tinggi belum berperan aktif dalam implementasi pendidikan inklusif, 3)pemahaman kepala sekolah, guru dan pengambil kebijakan didaerah terhadap konsep pendidikan inklusif masih terbatas dan bervariasi, 4) terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus mengunjungi sekolah inklusif, 5) SDM yang ada di sekolah (reguler) inklusif sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam melakukan modifikasi kurikulum, maupun assesment akademik dan non akademik ABK, 6) sebagian besar sekolah belum memiliki ruang layanan khusus, 6)sebagian masyarakat berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya bersekolah di sekolah khusus, sedangkan sebagian berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya masuk di sekolah reguler untuk perkembangan sosialnya. Sikap ini mempengaruhi jumlah siswa yang masuk disekolah reguler.

Tentunya ini menjadi tanggung jawab semua pihak, tak cukup hanya sampai di sosialisasi semata, namun dibutuhkan komitmen kita semua. Jangan sampai di semboyan belaka “Pendidikan untuk semua” (education for all) , namun harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Jika hanya mengandalkan bidang PK PLK Dikbud Prov SulTeng yang memiliki kewenangan terbatas, maka sangatlah sulit mencapai perwujudan amanat dari Undang-Undang.

Pendidikan inklusif saat ini (terkesan) bukan menjadi primadona (kalau tak mau dipandang sebelah mata) dari isu-isu pendidikan yang ada. Berbeda halnya pendidikan disekolah yang “waaah” prestasi anak-anak “normal”nya, ini akan membuat “rating” sekolah menjadi naik pamornya. Pihak pemangku kepentingan lebih banyak tertarik kepada sekolah “normal” dibandingkan dengan sekolah inklusi. Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat sangatlah diharapkan, mereka para anak berkebutuhan khusus juga bagian dari anak bangsa, memiliki hak yang sama dengan anak Indonesia lainnya. Semoga‚Ķ.(*Ketua PGRI Provinsi Sulteng, Kepala SMAN 4 Palu- Penyelenggara Sekolah Inklusif)

Ayo tulis komentar cerdas