Home Donggala

Kadis Nakertrans, Kontrakor, Pengawas, Ikut Sidang Dakwaan

589
KOOPERATIF - Terdakwa Sigit Prabowo selaku kontraktor perkara ruas jalan penghubung Ngovi-Bonemarawa, mengikuti agenda sidang dakwaan di PN Klas IA Palu,Senin, 27 Januari 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Firmansyah Badjoki)
  • Perkara Korupsi Ruas Jalan penghubung Ngovi-Bonemarawa

Palu, Metrosulawesi.id– Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Donggala, akhirnya melimpahkan perkara korupsi pembangunan ruas jalan penghubung Desa Ngovi-Bonemarawa, Kecamatan Rio Pakava, Donggala, ke Pengadilan Tipikor Klas IA Palu, Senin, 27 Januari 2020.

Perkara korupsi merugikan negara sebesar Rp 1,4 Miliar ini melibatkan tiga terdakwa, dimulai dengan agenda dakwaan sidang pertama oleh penuntut umum, di ruang kartika PN Palu.

Terdakwa perkara korupsi ruas jalan penghubung Ngovi-Monemarawa, diantaranya, H Zaeful SE MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Donggala 2017, merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sigit Prabowo, selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan, dan Firman HS Lahaji ST, selaku konsultan pengawas.

Ketua Majelis Hakim PN Palu, I Made Sukanada SH MH, sesaat memimpin sidang Tipikor ini meminta penuntut umum membacakan dakwaan secara terpisah kepada ketiga terdakwa.

Pimpinan Majelis Hakim juga memberikan kesempatan pada ketiga terdakwa untuk melakukan pembelaan terpisah, sebelum agenda sidang pertama ditutup. Pada sidang berikutnya, dilanjutkan dengan menghadirkan saksi penuntut umum.

“Memohon izin mulia (hakim), ada staf di Dinas Nakertrans Donggala berkompeten di dalam perkara ini, tetapi tidak disebut dalam dokumen dakwaan, dimohon agar dihadirkan,” ungkap terdakwa H Zaeful, yang juga Kadis Nakertrans Donggala 2017.

Sementara itu, dalam dakwaannya, JPU, Erfandy Rusdy Quiliem SH MH, mengatakan, ketiga terdakwa bersama-sama dalam kurun waktu antara Mei sampai Desember 2017, bertempat di kantor Dinas Nakertrans Donggala dan Desa Ngovi, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara.

“Perbuatan mereka (terdakwa) dimaksud mendapat kegiatan pembangunan ruas jalan penghubung Ngovi-Bonemarawa, dan akhirnya merugikan keuangan negara,” ungkap Penuntut Umum di persidangan.

Kata dia, terdakwa dalam pelaksanaannya untuk pekerjaan lapis pondasi agregat kelas C, menggunakan bahan material yang diambil dari sungai, tanpa melalui proses mekanisme.

Sehingga, kata dia, pekerjaan lapis pondasi agregat kelas C tidak sesuai spesifikasi, sebagaimana surat perjanjian nomor 050/983/Naktrans/V/2017, tertanggal 30 Mei 2017, maupun dalam adendum I dan adendum II. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Perpres no 54 tahun 2010, tentang pengadan barang dan jasa .

“Olehnya, pihak terkait dalam pelaksanaan barang dan jasa ini harus mematuhi etika, mencegah  penyalahgunaan wewenang atau kolusi, dengan tujuan kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, secara langsung merugikan negara,” terangnya.

Dia menambahkan, dalam kontrak metode pelaksanaan lapis pondasi  agregat kelas C adalah whell loader,  mencampur agregat ke dump truck di base camp, kemudian dump truck itu mengangkut ke lokasi, dan dihampar dengan motor grader.

“Namun dalam pelaksanaan kegiatan, material lapis pondasi diambil dari sungai Sela, sama  dengan material timbunan pilihan,  dan dilakukan tanpa penyaringan  atau proes mekanisme whell loader,  langsung saja dimuat ke dump truck, kemudian diangkut ke lokasi,” pungkasnya.

Reporter: Firmansyah Badjoki
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas