Home Parigi Moutong

Klarifikasi PT KNK Terkait Pemberitaan Media

679
ILUSTRASI - Kegiatan pertambangan. (Foto: Dok. Djunaedi)

Palu, Metrosulawesi.id – PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa (PT. KNK) melalui kuasa hukumnya, Muh Burhanuddin SH MH, Advokat pada Kantor Hukum BOER AND PARTNERS di Jakarta Selatan, menanggapi pemberitaan sejumlah media di Kota Palu. Berikut klarifikasi lengkapnya tertanggal 24 Januari 2020.

Yang bertanda tangan di bawah ini :
MUH. BURHANUDDIN, S.H.,M.H.,

Advokat pada Kantor Hukum “BOER AND PARTNERS”, di Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa (PT.KNK)

Dengan ini mengajukan klarifikasi atas beberapa pemberitan media cetak di Palu yang menyatakan PT. KNK tidak memiliki izin operasional sehingga operasional produksi tambang PT. KNK adalah ilegal adalah informasi yang tidak benar dan perlu diluruskan ke masyarakat melalui klarifikasi surat ini.

Untuk maksud tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

PT.Kemilau Nusantara Khatulistiwa (PT. KNK) Sah, Legal dan memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi sejak tanggal 04 Juli 2018:

  1. Bahwa PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa (PT. KNK) sejak didirikan tahun 2009 sampai dengan sekarang tahun 2019 telah mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali Kepengurusan dan Pemegang saham, dimana dalam perubahan perusahaan tersebut, (Mr. Kwon Kipup (WNA/Korea Selatan) sama sekali tidak pernah ada namanya dalam akta-akta perusahaan PT. KNK, baik selaku pengurus, maupun selaku pemegang saham PT. KNK.
  2. Bahwa PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 1 tanggal 07 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Erny Singal,SH,MH,M.Kn berikut perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No.05 tanggal 26 Maret 2018, yang di buat di hadapan Notaris Andy A Agus, SH, DRS., mengenai perubahan direksi dan Komisaris, Pemegang saham, PT.Kemilau Nusantara Khatulistiwa (PT. KNK), dan perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi Badan Hukum No : AHU-AH.01.03-0130651 tanggal 2 April 2018 a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bahwa saat ini yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. KNK adalah Bapak Muhammad Aziz Wellang.
  3. Bahwa PT. KNK telah memperoleh Surat Keputuan nomor : 660.1/687/BCHD-G.ST/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Bijih Emas di Kecamatan Moutong dan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah .
  4. Bahwa PT. KNK telah memperoleh SK Bupati Parigi Moutong nomor : 540/3118/DESDM tertanggal 01 Nopember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa .
  5. Bahwa PT. KNK telah memperoleh Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/452/IUP-PR/DPMPTSP/2018 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor 540/3118/DESDM tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa tanggal 04 Juli 2018 dan telah melaksanakan kewajiban pembayaran Iuran tetap (Landrent).
  6. Bahwa surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah ini sudah diuji dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor 35/G/2018/PTUN.PL tanggal 29 April 2019 dan TETAP SAH serta telah berkekuatan hukum (In-Kracht).
  7. Bahwa terhadap adanya penambangan liar dan adanya perusahaan yang mengaku sebagai PT. KNK telah disikapi dengan meminta perlindungan hukum yaitu :

a. Melayangkan Surat pada tanggal 18 Juli 2018 dengan surat nomor :22/KNK/MPH/VII/2018 telah menyurat kepada Bapak Kapolda Sulawesi Tengah perihal Mohon perlindungan hukum dan penindakan hukum dari penambangan liar dalam area IUP-OP PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa seluas +/-5.623 Ha
b. Melayangkan surat tertanggal 16 Oktober 2019 tentang surat pemberitahuan dan Klarifikasi Ke Polda Sulteng.
c. Melayangkan Surat pada tanggal 18 Desember 2019 kepada Bapak Kapolda Sulawesi Tengah perihal Mohon perlindungan hukum dan penindakan hukum dari penambangan liar dalam area IUP-OP No.540/3118/DESDM seluas +/-5.623 Ha milik PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa.

  1. Bahwa PT. KNK didirikan secara sah menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan telah mempunyai izin pertambangan operasi produksi sehingga berhak untuk melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi sesuai ketentuan dalam keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/452/IUP-PR/DPMPTSP/2018.
  2. Bahwa apabila ada pihak lain yang mengatasnamakan PT. KNK yang tidak dapat memperlihatkan izin produksinya maka hal tersebut adalah kegiatan yang ilegal bukan dari pihak PT. KNK yang sah dengan Direktur Utamanya Muhammad Aziz Wellang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa (PT. KNK) dengan Pemilik/Direktur Utama Bapak Muhammad Aziz Wellang telah memiliki perizinan yang lengkap termasuk sudah memiliki izin pertambangan operasi produksi dan izin tersebut sah serta mengikat semua pihak dan apabila ada yang mengakui sebagai PT. KNK lain hal tersebut adalah ilegal atau tidak sah.

Demikian klarifikasi ini disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Hormat Kami Kuasa Hukum, MUH BURHANUDDIN SH MH. (*)

Reporter: Michael Simanjuntak

Ayo tulis komentar cerdas