Asri. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulteng menunggu surat edaran terkait penghapusan tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari kepegawaian.

Hal ini menidaklanjuti kesepakatan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap.

“Itu masih keputusan di pusat, kami menunggu edaran dari Kementerian PAN-RB,” ujar Kepala BKD Provinsi Sulteng, Asri, Selasa, 21 Januari 2020.

Dia mengatakan belum bisa berkomentar banyak dalam menyikapi kesepakatan penghapusan tenaga honorer, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap. BKD kata Asri belum bisa bersikap karena harus menunggu instruksi Kementerian PAN-RB.

Untuk Pemprov Sulteng sendiri, jumlah honorer saat ini berkisar 3.800 sampai 4.000 orang. Para honorer tersebut berdinas diberbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Jumlah honorer kita di provinsi masih agak banyak, kita menunggu keputusan saja,” tandas Asri.

Seperti diketahui, kesepakatan penghapusan tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya diambil dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN terkait persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.


“Mohon dicermati mudah-mudahan bisa menjadi kesepakatan kita bersama,” kata pimpinan raker Komisi II Arif Wibowo.

Raker yang dimulai pada pukul 10.20 WIB ini pun menghasilkan lima kesimpulan yang sudah disepakati. Berikut beberapa kesimpulan pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana:

1. Terhadap penurunan ambang batas (passing grade) penerimaan CPNS 2019, Komisi II meminta Kementerian PAN-RB menjamin bahwa penurunan passing grade pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) tidak menyebabkan penurunan kualitas soal, agar penerimaan CPNS 2019 tetap dapat menghasilkan sumber daya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme dan profesionalisme sesuai dengan kriteria SMART ASN 2024.

2. Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya. 3. Komisi II meminta BKN memastikan ketersediaan server, kesiapan SDM, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 di 427 titik lokasi tes SKD.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas