Ilustrasi. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Oleh: Muhammad Sadly*

KONTESTASI politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota saat ini kian manarik untuk disimak. Pasalnya sejumlah kandidat yang mulai muncul ke permukaan publik Sulteng saat ini, baik melalui sebaran spanduk, baliho banner ataupun melalui media sosial seperti facebook, instagram dan whatsapp sudah mulai ‘melempar’ janji-janji politik kepada masyarakat. Dalam pilkada, hal ini wajar saja sebagai bentuk sosialisasi dan ajang perkenalan kandidat kepada para pemilihnya. Tulisan kali ini akan mendebat netralitas politik praktis yang dimainkan para abdi negara (Aparatur Sipil Negara, ASN) di Pilkada Sulteng.

Pilkada Sulteng (mungkin juga kondisinya sama seperti pilkada lainnya di Indonesia) bahwa juga banyak diisi oleh kandidat dari kalangan ASN. Harus diakui bahwa, godaan menjadi orang Nomor 01 ataupun 02 pada pemilihan kepala daerah (pilgub, pilbup dan pilwali) memang menarik minat semua kalangan, tak terkecuali para ASN. Alasannya mungkin bisa beragam, seperti misalnya ingin mengembangkan daerah lebih baik, punya pengalaman birokrasi yang cukup panjang, mendapat dorongan dan dukungan dari publik, khususnya di kabupaten/kota yang pernah ia pimpin, ataupun didorong sejumlah elit tertentu untuk maju melanjutkan estafet kepemimpinan masa depan daerah serta sejumlah tetek bengek alasan lainnya.

Hak Berpolitik

Semua warga Negara Indonesia berhak akan pilihan politiknya. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang demokratis.Akan tetapi, seorang ASN hanya dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.Jika ingin mencalonkan diri untuk dipilih sebagai pemimpin daerah baik itu di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota melalui pemilu, maka seorang ASN harus mengundurkan diri dari jabatannya.Jangan sampai ada kesan bahwa ASN yangbersangkutan hanya memanfaatkan ‘ajimumpung’ jabatan negara yang saat ini dipundaknya.Dan kondisi seperti ini jamak terjadi di setiap pilkada, dan mungkin juga bisa terjadi di Sulteng.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, juga memberikan ‘warning’ kepada ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai ASN sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota. Tidak hanya pada saat ditetapkan, akan tetapi sebaiknya pada saat ASN sudah mulai melakukan prosespolitik seperti pendaftaran di partai politik, sudah harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (2) Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 2016juga menyebutkan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Memang akan sangat sulit dipungkiri bahwa masih ada sejumlah ASN atau pejabat publik yang naluri politiknya masih begitu kuat, bahkan lebih kuat dari pada naluri pelayanan publik yang melekat pada dirinya. Bahkan sudah jamak terjadi dan sudah menjadi pembicaraan publik bahwa terkadang ada operasi senyapatau bahkan secara terang-terangan yang dilakukan oknum ASN tertentu di masyarakat dalam mendukung kandidat tertentu.Mereka menggunakan modalitas sosial ekonomi.Keterlibatan politik praktis oknum ASN ini tidak terlepas dari kepentingan jabatan dan kepangkatan. Bahwa ada jaminan jabatan dan pangkat yang dijanjikan jika kandidatnya menang dalam kontestasi politik 5 (lima) tahunan tersebut.

Etika dan Netralitas ASN

UU ASN dengan tegas telah memberikan amanat bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilakukan dengan antara lain “netralitas”. Pasal 2 huruf f UU ASN menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas.Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa asas netralitas dimaknai agar setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.Penerapan asas netralitas ini diarahkan untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja tinggi, sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Bila ditinjau dari sisi hak pilihnya, pegawai ASN berbeda dengan anggota TNI/Polri.Pegawai ASN memiliki hak memilih dan dipilih saat pemungutan suara, sementara anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak politik (memilih dan dipilih).Secara sosiologis, ASN ditempatkan pada posisi orang berpendidikan, memiliki jabatan dan pengaruh, serta memiliki kemampuan finansial. ASN strategis digunakan sebagai basis massa dan mobilisasi massa untuk mendukung atau memilih salah satu peserta pemilihan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebutkan bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Posisi ASN yang memiliki atasan di masing-masing instansi akan sangat dengan mudah dimobilisasi untuk tujuan dan kepentingan politik tertentu. Hal ini berangkat dari struktur pemerintahan bahwa kekuasaan eksekutif tertinggi (Pusat dan Daerah) lahir dari proses kontestasi politik, yang membawahi birokrasi dan pegawai ASN. Untuk mengantisipasi potensi mobilisasi ASN untuk kepentingan politik praktis, pembentuk undang-undang membuat pengaturan tentang pembatasan akivitas ASN yang disebut dengan asas netralitas.Pengaturan itu dimaksudkan untuk memperoleh kepastian, kegunaan dan keadilan hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Permasalahan netralitas pegawai ASN berangkat dari dilema birokrasi dengan regulasi yang mengikat. Pegawai ASN diperhadapkan pada kondisi dilema, secara emosional struktur organisasi harus loyal dengan melakukan tindakan nyata mendukung berjalan proses pemerintahan. Ketika bertindak pragmatis terlibat dalam dukung-mendukung calon yang berkontestasi, dari sisi petahana akan dianggap loyal dan dapat diimingi dengan jabatan ketika calon yang didukung terpilih. Namun saat calon yang didukung ternyata kalah, maka teror dan demosi akan mengancam karier pegawasi ASN tersebut. (*Anggota Perkumpulan Indonesia Memilih (PIM) Sulteng)

Ayo tulis komentar cerdas