Nilam Sari Lawira. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah mengangendakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Rehabilitasi Rekonstruksi (rehab rekon) pasca bencana alam 28 September 2018 di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabu[aten Parigi Moutong. Rencana usulan pembentukan Pansus itu akan disampaikan pada rapat paripurna 24 Januari 2020.

Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, kepada sejumlah media Selasa 14 Januari 2020 mengtakan, pembentukan Pansus rehab rekon masih sangat dibutuhkan saat ini. Keberadaan Pansus ini akan lebih memaksimalkan pengawasan selama rehab rekon agar seluruh proses atau tahapan selama rehab rekon terkontrol dengan baik.

“Rencananya pada rapat paripurna 24 Januari nanti Pansus pengawasan rehab rekon akan dibentuk. Saya pikiri Pansus ini perlu dibentuk kembali dan diberikan kewenangan tambahan, khususnya dalam mengadvokasi korban-korban bencana,” kata Nilam Sari Lawira.

Banyaknya masalah yang terjadi selama proses rehan rekon, menjadi semangat pembentukan kembali Pansus tersebut.

“Harapannya Pansus ini nanti bersinergi dengan Pansus lainnya yang berkaitan dengan bencana yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota,” tutur politisi Nasdem itu.

Untuk terus mendampingi proses rehab rekon, rencananya Pansus rehab rekon jilid II nanti tidak dibatasi waktu dalam bekerja. Hal dimaksud supaya peranan Pansus benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya bagi korban bencana alam dalam mengawal rehab rekon.

Selain akan bersinergi dengan DPRD kabupaten utamanya daerah terdampak bencana, Pansus juga nanti juga rencananya bergandengan tangan dengan lembaga vertikal seperti kejaksaan dan kepolisian.

“Semangat pembentukan Pansus ini agar pengawasan rehab rekon makin ketat demi mencapai tujuan rehab rekon pasca bencana di Sulteng,” tegasnya.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas