Home Buol

Kasus Masjid Buol, Saksi Ahli Sebut KPA Ikut Bertanggungjawab

608
Dr Ferri Tanjung. (Foto: Metrosulawesi/ Firman Badjoki)
  • Hadirkan Ahli LKPP dari Jakarta

Palu, Metrosulawesi.id – Sidang kasus korupsi pembangunan Masjid Raya Buol di Pengadilan Negeri (PN) Palu, menghadirkan saksi ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dari Jakarta.

Kasus korupsi melibatkan tiga orang terdakwa ini, masing-masing Ir. Moh. Farawansah Tokare, selaku Pengawas, Rusdin selaku Kontraktor, dan Hasyim Baharullah Day Hasjim SST, selaku PPK, dipimpin Majelis Hakim, I Made Sukanada SH, di ruang Sidang Chandra 2 PN Palu, Senin, 13 Januari 2020.

Dr Ferri Tanjung, selaku saksi ahli LKPP Jakarta, mengatakan, lembaganya ini bersifat independen, di bawah komando langsung Presiden Joko Widodo.

“LKPP itu lembaga yang ditugaskan mengawasi berbagai tender proyek di Indonesia yang diakui pemerintah,” ungkapnya saat ditemui Metrosulawesi, usai persidangan di PN Palu.

Dia mengatakan, proyek pembangunan Masjid Raya Buol ini disesalkannya, karena pengadaannya dilakukan telah melanggar etika proses tender pekerjaan.

“Seharusnya pengadaan proyek itu harus dilakukan dengan tidak melanggar etika proses lelang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, anggaran diplot itu harus utuh tanpa dibuat secara koboi atau semaunya saja. Apalagi disini ditemukan proses perubahan anggaran sebelumnya, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga ikut bertanggungjawab.

“Semua harus diperiksa, termasuk siapa pengguna anggarannya,” jelasnya.

Disinggung Metrosulawesi, terkait keterlibatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buol, Ir Supangat, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan proyek pembangunan masjid raya Buol itu, Dr Ferri Tanjung menjelaskan, bahwa dirinya tidak menuduh secara spesifik siapa saja yang ikut bertanggungjawab, terhadap proses lelang pembangunan Masjid Raya Buol, namun, siapa pun pengguna anggaran yang melekat di OPD lelang itu maka harus bertanggungjawab.

“Kalau pengadaan melekat Dinas PU, maka kadisnya ikut bertanggungjawab, intinya bukan cuma PPK saja, tetapi KPA juga ikut bertanggungjawab disini,” pungkasnya.

Reporter: Firman Badjoki
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas