Abd Haris Yotolembah. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapat tambahan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sebanyak 15.000 keping. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulteng, Abd Haris Yotolembah kepada Metrosulawesi, Jumat, 10 Januari 2020.

“Alhamdulillah, Sulteng mendapat tambahan 15.000 keping blangko E-KTP,” ungkap Haris yang mengaku masih berada di Jakarta.

Dia mengatakan setibanya di Palu akan langsung mendistribusikan blangko E-KTP tersebut ke sejumlah kabupaten/kota di daerahnya. Salah satu kabupaten yang mendapat tambahan blangko yakni Parigi Moutong sebanyak 6.000 keping.

“Besok saya balik (hari ini), Parigi dapat 6.000 keping,” ucap mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulteng itu.

Sebelumnya, Haris mengungkapkan Disdukcapil Provinsi Sulteng bekerjasama dengan kabupaten tahun ini akan menyasar Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk perekaman E-KTP.

“Kami bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten,” ungkap Kepala Disdukcapil Sulteng, Abd Haris Yotolembah didampingi Sekretaris Disdukcapil Sulteng, Risal Damsud, Selasa, 7 Januari 2020.

Risal melanjutkan, sasaran perekaman KAT dalam waktu dekat ini ke Pinembani, Donggala, Sulawesi Tengah. Pemerintah desa setempat akan memobilisasi masyarakat KAT ke titik tertentu yang akan ditentukan Disdukcapil.

Disdukcapil dalam waktu dekat akan turun menentukan titik pelayanan perekamanan yang masih dalam jangkauan jaringan internet. Itu karena pelayanan perekaman E-KTP berbasis online yang harus terhubung dengan server pusat Kemendagri di Jakarta.

“Jadi nanti kalau sudah kami tentukan tempatnya, warga harus kumpul ke situ untuk perekaman data nomor induk kependudukan (NIK),” jelas Risal.

Kata dia, di Sulteng masih banyak masyarakat KAT yang belum memiliki NIK sehingga tidak bisa mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara seperti bantuan penerima manfaat iuran BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan mensyaratkan untuk mendapatkan bantuan iuran harus memiliki NIK,” ucapnya.

Risal berharap setelah KAT nantinya memiliki NIK dan E-KTP bisa medapatkan bantuan-bantuan yang diprogramkan pemerintah. Pelayanan serupa juga telah dilaksanakan di salah satu KAT di Kabupaten Parigi Moutong akhir tahun 2019.

“Yang di Parigi ada ribuan KAT, kami membuka pelayanan di sana di tiga desa selama satu minggu,” tutur Risal.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas