Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, mengimbau pekerja/buruh dan pihak perusahaan harus menjalin harmonisasi.

“Tujuannya agar saat ada permasalahan bisa diselesaikan secara internal antara pekerja dengan perusahaan. Tapi tentu kita tidak berharap ada permasalahan,” ungkap Joko di Palu, Rabu, 8 Januari 2020.

Hingga 2019, tercatat pekerja atau buruh di berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah mencapai 108.084 orang. Para buruh tersebut bekerja disejumlah perusahaan di kabupaten/kota se-Sulteng.

Dari jumlah itu, tenaga kerja asing atau TKA yang berkerja di Sulteng hanya 5.220 orang. Adapun jumlah perusahaan di daerah ini telah mencapai 3.045 yang bergerak diberbagai bidang seperti jasa, industri, perdagangan, dan lainnya. Seluruh tenaga kerja tersebut berada dalam pengawasan Disnakertrans dibantu pihak terkait.

Sebelumnya diberitakan, sepanjang tahun 2019, Disnakertrans Sulteng menangani 80 kasus perselisihan hubungan industrial. Kasus ini ditangani oleh Disnakertrans melalui Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Joko mengungkapkan kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani berasal dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

“Ada beberapa kabupaten/kota keterbatasan mediator sehingga kami di provinsi diminta menangani. Soalnya kalau ditahan sementara ada ribuan aduan tentu tidak akan bisa tertangani,” ungkap Joko.

Dia merincikan 80 kasus yang ditangani terdiri atas mediasi 13 kasus, bipartit 2 kasus, anjuran 46 kasus, PHK 47 kasus, perselisihan hak 22 kasus, kepentingan 10 kasus, perselisihan hak dan PHK 1 kasus ditambah yang masih dalam proses sebanyak 19 kasus.

“Kasus pelimpahan yang dominan terbanyak dari Morowali, Kota Palu, dan beberapa kabupaten lainnya,” ucap Joko.

Kasus yang ditangani sebagian besar tuntas diselesaikan oleh mediator Dinaskertrans Sulteng. Sementara sebagian harus diselesaikan di pengadilan karena antara pihak buruh dan/atau perusahaan merasa keberatan atas suatu anjuran mediator. Joko mengatakan Disnakertans kedepan ini akan berupaya meningkatkan sumber daya manusia untuk menjadi mediator. Dia mengingini masing-masing kabupaten memiliki mediator agar bisa menyelesaikan setiap aduan yang ada.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas