Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto dan Wakil Bupati Parimo Badrun Nggai, saat wawancara dengan sejumlah wartawan usai rapat paripurna, Rabu 8 Januari 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Zulfikar)

Parimo, Metrosulawesi.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto mengungkapkan kegeramannya atas peristiwa adanya pasien yang dirawat di RSUD Tombolotutu Tinombo yang keluar secara paksa karena tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).

Seharusnya, kata dia Kepala Dinas Kesehatan Parimo atau Kadis Sosial mengeluarkan surat keputusan kepada pihak RSUD Tombolotutu agar jangan mengeluarkan pasien secara paksa, melainkan dicarikan solusinya. 

“Rumah sakit itu dibangun dengan uang daerah, harusnya rawat saja dulu pasien jangan dikeluarkan secara paksa, atau pihak rumah sakit menyampaikan surat resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial, atau pihak rumah sakit langsung menyampaikan langsung kepada Bupati Parimo. Karena ini penting kita lakukan, jangan sampai kita menyia-nyiakan masyarakat,” tegas Sayutin Budianto, Ketua DPRD Parimo juga Ketua DPD Partai Nasdem Parimo, kepada Metrosulawesi usai rapat paripurna, Rabu 8 Januari 2020.

Sayutin mengatakan, selaku Ketua DPRD Parimo, dia  akan menyampaikan hal itu pada rapat dengar pendapat (RPD) yang akan dihadiri Kadis Kesehatan Parimo, Kadis Sosial, Kadis PMD dan Pihak BPJS Parimo. Sehingga masalah yang terjadi di RSUD Tombolotutu Tinombo itu ketemu titik terangnya.

“Sehingga pada saat RDP nanti pada tanggal 13 Januari 2020 mendatang, masalah BPJS KIS ini ketemu titik terangnya, karena masalah itu harus kita klirkan pada tanggal 13 Januari 2020 itu,” katanya.

“Saya menganggap Kadis Sosial Parimo tutup mata terkait ini, saya menganggap Kadis Sosial tidak ada melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati soal permasalahan ini, harusnya Kadis Sosial secepatnya melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Parimo Badrun Nggai menanggapi terkait Dinas Sosial Parimo yang belum mengeluarkan rekomendasi soal JKN-KIS tahun 2020 ini. Dia mengaku bingung karena sampai saat ini Dinas Sosial tidak proaktif dalam melaporkan kepadanya selaku pengawas.

, malah dirinya saja yang sering Pro aktif kepada pihak Dinsos Parimo. “Sehingga ada masalah seperti ini, mereka tidak tahu, harusnya sekda Parimo selaku ketuanya harus Proaktif soal masalah BPJS KIS ini, saya hanya sebagai pengawas dalam hal ini. Jadi pihak Dinsos Parimo ini tidak pernah melaporkan pada saya apakah masih ber-MoU dengan BPJS tahun 2020 ini atau tidak. Saya baru mengetahui itu nanti hari ini. Insyaallah sesegera mungkin akan dilakukan kembali ber-MOU pada pihak BPJS. Saya berharap pada pihak Dinas Sosial jangan lambat melaporkan soal MoU dengan BPJS. Jika ada lagi MoU tahun ini secepatnya laporkan ke kami, karena yang saat ini pihak dinsos laporkan ke kami masih soal pembiayaannya. Mengenai MoU dengan BPJS sesegera mungkin kita lakukan,” tandas Badrun kepada sejumlah wartawan usai rapat paripurna DPRD Parimo.

Reporter: Zulfikar
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas