Lokasi pengungsian di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. (Foto: Tahmil Burhanudin/ Metrosulawesi)
  • Perusahaan Manfaatkan Pembukaan Lahan Huntap

Palu, Metrosulawesi.id – Sambil menyelam minum air, peribahasa ini cocok untuk menggambarkan proyek pembersihan atau pembukaan lahan (land clearing) hunian tetap (huntap) di Kelurahan Balaroa yang dikerjakan oleh CV Karya Mandiri Membangun.

Pasalnya, di balik pekerjaan land clearing pihak perusahaan disinyalir juga melakukan penambangan batu gajah di lokasi tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi C DPRD Kota Palu.

Hal ini terungkap usai Komisi C yang membidangi sektor pertambangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi beberapa waktu lalu. Dari hasil sidak itu, Komisi C DPRD Kota Palu pun berinisiatif melayangkan surat pemanggilan kepada pihak perusahaan untuk menghadiri rapat dengar pendapat yang rencananya digelar pada Kamis 9 Januari 2019 hari ini.

Sayangnya, pihak sekretariat DPRD yang berusaha menghubungi pihak perusahaan untuk menyampaikan surat tersebut tak ditanggapi oleh pihak perusahaan.

“Sudah berapa kali dihubungi sama sekretariat, tapi di-reject terus sama pihak perusahaan. Sepertinya dia menghindar terus. Artinya, tidak ada iktikad baik,” ungkap Sekretaris Komisi C DPRD Kota Palu Muslimun.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Palu Anwar Lanasi, berdasarkan hasil sidak di lokasi, pihaknya menemukan sejumlah batu gajah yang sengaja dikumpulkan. Bahkan tampak ada penggalian yang menurut dia seharusnya tidak perlu dilakukan oleh pihak perusahaan.

“Seharusnya kan kalau land clearing diratakan saja, tapi kita lihat ada penggalian,” ungkap Anwar.

Kata dia, jika pihak perusahaan memang melakukan penambangan di lokasi bakal huntap itu, seharusnya ada retribusi yang masuk ke kas daerah lewat aktivitas tersebut.

“Paling tidak pemerintah dapat PAD kalau memang ada unsur bisnis di dalamnya. Kita lihat dulu aturannya,” tandasnya.

Muslimun menambahkan, berdasarkan penulusuran dan informasi yang mereka dapat di lapangan, pihak perusahaan telah mengumpulkan batuh gajah tersebut sekitar 9.000 ret. Sebagian telah dijual ke Kabupaten Sigi untuk keperluan pembangunan tanggul di sana.

“Jadi sisanya itu mereka simpan, bisa saja mereka persiapkan untuk dijual lagi untuk proyek pembangunan tanggul di Teluk Palu nantinya,” kata Muslimun.

Proyek pekerjaan pembersihan lahan bakal huntap tersebut diperkirakan hanya menggunakan anggaran sekitar Rp190 juta. Namun dengan adanya batu gajah yang ditambang dan dijual lagi, pihak perusahaan diperkirakan mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

“Dari batu gajah itu, perusahan menyetor ke kelurahan hanya Rp30 ribu. Sementara pasaran per ret (truk) batu gajah Rp350 ribu. Coba bayangkan kalau sampai 9.000 ret yang mereka sudah muat,” ujarnya.

Selain itu, kata Muslimun, aktivitas pertambangan juga seharusnya dilengkapi dengan dokumen upaya pengelolaan lingkungan serta upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) dan izin prinsip untuk lokasi pertambangan.

Dikonfirmasi terkait hal itu lewat ponselnya, pihak CV Karya Mandiri Membangun yang diketahui bernama Ahon menyebut tidak mendapat informasi terkait adanya pemanggilan oleh DPRD Kota Palu untuk menghadiri rapat dengar pendapat.

Terkait adanya pengumpulan batu gajah, dia membenarkan.

“Betul, ditampung dan dijual,” ungkap pihak CV Karya Mandiri Membangun menjawab dengan singkat.

Namun ia terkesan menjawab nyeleneh saat ditanyai terkait adanya dugaan penggalian dan penambangan.

“Tidak tahu ya, betul apa tidak,” jawabnya sembari tertawa.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas