Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Sepanjang tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng menangani 80 kasus perselisihan hubungan industrial. Kasus ini ditangani oleh Disnakertrans melalui Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulteng, Joko Pranowo, mengungkapkan kasus perselisihan hubungan industrial pihaknya berasal dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

“Ada beberapa kabupaten/kota keterbatasan mediator sehingga kami di provinsi diminta menangani. Soalnya kalau ditahan sementara ada ribuan aduan tentu tidak akan bisa tertangani,” ungkap Joko kepada Metrosulawesi, Rabu, 8 Januari 2020.

Dia merincikan 80 kasus yang ditangani terdiri atas mediasi 13 kasus, bipartit 2 kasus, anjuran 46 kasus, PHK 47 kasus, perselisihan hak 22 kasus, kepentingan 10 kasus, perselisihan hak dan PHK 1 kasus ditambah yang masih dalam proses sebanyak 19 kasus.

“Kasus pelimpahan yang dominan terbanyak dari Morowali, Kota Palu, dan beberapa kabupaten lainnya,” ucap Joko.

Kasus yang ditangani sebagian besar tuntas diselesaikan oleh mediator Dinaskertrans Sulteng. Sementara sebagian harus diselesaikan di pengadilan karena antara pihak buruh dan/atau perusahaan merasa keberatan atas suatu anjuran mediator.

Joko mengatakan Disnakertans kedepan ini akan berupaya meningkatkan sumber daya manusia untuk menjadi mediator. Dia mengingini masing-masing kabupaten memiliki mediator agar bisa menyelesaikan setiap aduan yang ada.

Itu karena saat ini terdapat sejumlah kabupaten yang belum memiliki mediator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Kabupaten yang belum memiliki mediator diantaranya Banggai, Morowali, Tojo Unauna, Parigi Moutong, dan Poso.

Untuk Disnarkertrans Provinsi Sulteng sendiri masih memiliki dua orang mediator. Namun jumlah tersebut menurut Joko sudah harus ditambah. Idealnya untuk Disnarkertrans Provinsi Sulteng memiliki 4 sampai 5 orang mediator.

“Kami di provinsi harus menangani kasus-kasul pelimpahan dari kabupaten/kota atau dikarenakan mediator di daerah terbatas,” tandas Joko.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas