Home Palu

Dishub Palu Kewalahan Awasi Juru Parkir

542
Pihak Dinas Perhubungan Kota Palu menggelar kegiatan optimalisasi penerimaan parkir, Selasa 7 Januari 2020. (Foto: Ist)
  • Ditarget PAD Mencapai Rp1,7 Miliar

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Perhubungan Kota Palu ditarget bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) dari perparkiran di Kota Palu sebesar Rp1,7 miliar. Tidak hanya bisa mencapai target itu, Kepala Dishub Kota Palu Mohammad Arif bahkan optimistis bisa menarik retribusi parkir lebih dari itu di tahun 2020.

“Target tahun ini Rp1,7 M, ada kenaikan Rp500 juta dibandingkan target tahun lalu. Juru parkir, koordinator dan Dishub, semua optimistis bisa tercapai bahkan bisa lebih,” ungkap Arif saat ditemui wartawan Metrosulawesi di ruang kerjanya, Selasa 7 Januari 2020.

Masih banyaknya keluhan terkait juru parkir liar diakui Arif karena masih lemahnya pengawasan. Hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah personel Dishub Kota Palu yang harus berurusan dengan juru parkir (jukir) yang jumlahnya mencapai 658 orang. Itu hanya jumlah jukir yang terdaftar dan dibawahi oleh Dishub Kota Palu. Masih banyak jukir liar yang belum mendaftarkan diri.

Kata dia, jumlahnya jukir di Kota Palu berfluktuatif, 2017 jumlahnya sekitar 900 orang. Kemudian di tahun 2018 jumlahnya masih hampir sama. Di tahun 2019, jumlahnya berkurang karena bencana alam 28 September. Menurut data terakhir yang dimiliki oleh Dishub Kota Palu, jumlah jukir sebanyak 658 orang hingga tahun ini.

“Berdasarkan catatan itu kita undang lagi semua koordinator juru parkir. Kita rasionalkan target dari dewan yang sebelumnya Rp1,2 miliar menjadi Rp1,7 miliar itu,” ungkap dia.

Koordinator jukir di Kota Palu sendiri merupakan unsur masyarakat. Pihak Dishub Kota Palu sengaja menunjuk unsur masyarakat sebagai jukir karena jumlah jukir dan titik parkir yang begitu banyak, tidak sebanding dengan jumlah personel Dishub yang dianggap masih minim.

“Juru parkir dari unsur masyarakat, karena kita tidak mampu kelola dengan jumlah personel kita 14 orang untuk tangani sampai 600 orang,” jelasnya.

Dia mengakui, pengawasan menjadi kendala utama mereka dalam menangani perparkiran di ibu kota Sulawesi Tengah. Keluhan masyarakat terkait masih adanya juru parkir liar dan perlakuan serta pelayanan jukir di lapangan pun tidak terhindarkan.

Olehnya, Arif berharap agar masyarakat bisa pro aktif memberikan informasi kepada pihak Dishub terkait masih adanya jukir liar di Kota Palu. Dishub kesulitan menertibkan jukir liar karena tidak mampu mengawasi semua titik parkir yang ada setiap waktu.

“Memang kendala kita yang pertama itu terkait pengawasan, kekurangan personel juga. Pengawasan ini tidak sedikit, orang yang bergerak ini kan kadang hari ini dia baparkir besok tidak. Karena juru parkir ini tidak kita bayar, tidak dihonorkan. Justru juru parkir ini menurut saya, mereka adalah pahlawan PAD kota saat ini,” jelasny Arif.

Juru parkir yang dibawahi oleh Dishub sendiri dilengkapi dengan atribut berupa rompi, ID card, serta topi. Pihak Dishub juga melengkapi mereka dengan karcis parkir. Namun di lapangan, sangat jarang ditemui jukir memberikan karcis parkiran. Terkait hal itu, Arif tidak menyangkalnya.

“Di lapangan kita berikan mereka target, kita berikan mereka karcis sebagai bukti pertanggungjawaban, tapi kemudian mereka itu menjual tidak semua mereka berikan, karena kelebihannya itulah menjadi haknya jukir,” ungkap Arif.

Secara matematis, retribusi dari perparkiran di Kota Palu memang bisa sangat besar nilainya, namun kondisi di lapangan menjadi tantangannya. Masih banyak jukir yang tidak terpantau oleh Dishub. Banyak jukir terkesan main kucing-kucingan. Mereka kabur saat akan ditertibkan oleh Dishub dan kembali melakukan aktifitasnya saat tak terpantau.

“Juru parkir ini kita tidak gaji, jadi mereka dapat kelebihan juga dari parkir, sehingga sistem kita adalah target, memberikan target saja kepada juru parkir. Targetnya berbeda-beda, tergantung dengan kondisinya.”

Setiap jukir yang dibawahi oleh Dishub diwajibkan menyetor retribusi dengan nominal yang berpvariatif, paling rendah Rp150 ribu per bulan. Karena adanya kenaikan target PAD retribusi perparkiran, pihak Dishub pun kembali memanggil koordinator jukir. Dishub meminta agar retribusi dari setiap jukir juga dinaikkan sesuai dengan target yang diberikan.

Kata dia, terkait adanya kenaikan target setoran tersebut Korlap jukir sempat menyampaikan komplain.

“Mereka sempat keluarkan bahasa seperti ini, seolah-olah kita juru parkir ini cuma carikan uang buat pemerintah saja,” ungkap Arif menirukan kalimat jukir yang dimaksudnya.

Tahun lalu, retribusi parkir tidak mencapai target. Target penerimaan yang Rp1,2 miliar hanya bisa dicapai sekitar Rp1 miliar, atau sekitar 83 persen dari target awal.

Selain karena pengawasan yang lemah, hal itu juga dipengaruhi oleh berkurangnya lokasi dan juru parkir pasca bencana. Olehnya, tahun ini pihaknya mulai meningkatkan pengawasan dengan melakukan razia dan menindaklanjuti semua informasi dari masyarakat terkait keluhan perparkiran.

Pihaknya pun sudah menindak sejumlah jukir liar yang kerap mengganggu kenyamanan masyarakat. Jukir liar ini biasanya beroperasi di titik-titik yang justru sudah dipasangi pemberitahuan “Bebas Parkir”. Mereka juga melakukan aktifitasnya tanpa menggunakan identitas dan atribut seperti rompi dan topi dari Dishub.

“Kita tidak mungkin tungguin, makanya kita minta masyarakat laporkan di mana lokasinya. Kita akan turun, karena kita tidak mungkin awasi 1×24 jam ini kota,” tandasnya. Masyarakat bisa melaporkan keluhannya lewat sosial media, yakni akun facebook milik Dishub Kota Palu.

Dishub kewalahan melakukan pengawasan karena juga harus melakukan pengawasan trail, kontainer, lalu lintas dan sebagainya. Personel Dishub setiap hari yang bertugas sebanyak 30 orang. Jumlah keseluruhan personel Dishub sendiri sebanyak 108 orang.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas