Sonny Tandra (kanan) saat menerima demonstran yang menolak pengerukan sungai danau poso dan pembongkaran jembatan Yondo Pamona di Tentena. (Foto: Ist)
  • Sonny: Kalau Ada Pelanggaran Kita Dorong Proses Hukum

Palu, Metrosulawesi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah akan memanggil pihak PT Poso Energy. Pemanggilan itu terkait kisruh rencana pengerukan sungai danau Poso. Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah bahkan menyebut akan mendorong hal tersebut untuk diproses secara hukum jika ada pelanggaran.

Terkait rencana pengerukan sungai danau Poso dan pembongkaran jembatan Yondo Mpamona Poso, Komisi III dan Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah telah melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah pimpinan instansi terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Wilayah Sungai hingga Dinas Bina Marga Sulawesi Tengah, di Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Senin 6 Januari 2020.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Sonny Tandra tersebut, Anggota DPRD mempertanyakan perencanaan, dokumen hingga regulasi yang digunakan dalam tahapan proses rencana pengerukan sungai danau Poso serta pembongkaran jembatan Yondo Mpamona Poso yang dilakukan oleh PT Poso Energy bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten setempat.

Satu hal yang sempat disoroti oleh Anggota DPRD yakni rekomendasi normalisasi sungai danau Poso yang dikeluarkan hanya berdasarkan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sebelum adanya dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Amdalnya 2019, UPL dan UKL-nya justru lebih duluan, sekitar tahun 2017. Tapi saya sebagai Anggota DPR tidak mau buru-buru berburuk sangka,” ungkap Sonny.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, pihaknya akan mengumpulkan data-data dan dokumen sesuai yang telah disampaikan oleh seluruh instansi terkait. Anggota DPRD akan mempelajari dan menggali lebih dalam seluruh dokumen dan data terkait rencana pengerukan sungai danau Poso tersebut.

“Soal tadi dari balai, bahwa mereka tadi memberikan rekomendasi untuk dinormalisasi, kita akan pelajari itu. Sejauh mana normalisasi itu, dan apakah normalisasi itu akan berdampak sama masyarakat, kita akan tanyakan lagi pada ahli yang lain,” ungkap Sony.

Anggota DPRD tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan kesimpulan untuk kisruh pro-kontra pengerukan sungai danau Poso tersebut. Jika pengerukan sungai danau Poso tersebut dampaknya besar terhadap lingkungan dan berpotensi menyengsarakan masyarakat, kata dia, DPRD akan merekomendasi untuk menghentikan pekerjaan tersebut.

“Tapi, kita belum berani ambil kesimpulan itu sekarang. Saya akan coba pelajari Amdalnya, kita akan lihat di lapangan apakah sama dengan Amdalnya. Sekarang belum berani lah kita ambil kesimpulan yang buru-buru,” ujarnya.

“Pasti, (DPRD akan memanggil PT Posos Energy) sesudah saya dapat dan pelajari data yang lain. Kita akan dialog,” jelasnya.

Selain akan memanggil pihak PT Poso Energy, Anggota DPRD juga akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pengerukan sungai danau poso dan jembatan Yondo Mpamona Poso.

“Saat kita panggil, kita harus sudah bisa ambil kesimpulan apakah dihentikan atau diteruskan.”

“Kalau itu ada pelanggaran, biar sudah selesai ya kita dorong dalam proses hukum. Semua yang kita buat ini ada konsekuensi. Kita akan rekomendasikan proses hukum jika memang ada pelanggaran,” tandasnya.

Selain soal pengerukan, Anggota DPRD juga menyayangkan adanya pembongkaran jembatan Yondo Mpamona yang sudah direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya.

“Sudah ada usulan jembatan itu untuk jadi cagar budaya tapi kemudian itu tidak direalisasikan. Di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa orang yang menghalang-halangi itu bisa dipidana,” kata dia.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah Irwa Lahace, berdasarkan kriteria yang diamanatkan oleh Undang-undang tahun 2010, jembatan Yondo Mpamona memang memenuhi kriteria untuk dijadikan cagar budaya.

“Umurnya kan sudah lebih dari 50 tahun. Ini persoalannya karena belum ditetapkan oleh Pemda Poso,” katanya.

“Sebenarnya kemarin sesuai dengan ekspedisi mereka teman-teman dari beberapa ahli, salah satunya dari dinas kami dari Taman Budaya dan Permesiuman, rupanya dua bulan sebelum pembongkaran itu sudah ada seminar, pertemuan. Mereka sudah sarankan, bahwa itu diusulkan untuk jadi cagar budaya,” ungkap Irwan.

Pembongkaran jembatan tersebut sebelumnya mendapatkan banyak penolakan oleh masyarakat setempat.

Namun menurut Dinas Bina Marga, kondisi jembatan tersebut memang sudah hampi roboh karena terbuat dari kayu. Kondisi itu dianggap dapat membahayakan. Sehingga harus diganti dengan jembatan yang baru.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas