Pegawai kantor Pengadilan Negeri Donggala saat meregistrasi gugatan kades. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawesi)

Donggala, Metrosualwesi.id – Pengadilan Negeri Donggala melalui Kepala Panitera Muda Perdata Abdul Kadir Md Abba mengatakan, hingga saat sekarang jumlah gugatan yang diajukan kepala desa  ke pengadilan negeri sebanyak delapan desa. Dari delapan desa yang sudah teregistrasi, tidak termasuk Desa Panggalasiang.

“Tidak ada Desa Panggalasiang mendaftarkan gugatannya, yang teregistarsi di sini hanya delapan desa, pertama desa Saloya, Desa Sibayu, desa Oti, desa Marana, desa Tambu, desa Rerang, desa Mapane dan terakhir desa Enu,”kata Kepala Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Donggala, Abdul kadir di kantornya, Jumat (27/12/2019).

Dijelaskannya, sengketa pilkades masuk ranah perdata dan proses persidangan akan dimulai pada 6 Januari 2020.

“Sengketa pilkades masuk ranah hukum perdata,berdasarkan jadwal sidang perdana sengketa pilkadaes dimulai secara kolektif delapan desa akan disidangkan, dan jika masih belum puas dengan hasil putusan bisa menempuh jalur hukum lagi ke penagdilan PTUN,” jelasnya.

Diketahui pada 7 Desember 2019, sebanyak 81 desa yang ada di Kabupaten Donggala melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Sementara itu informasi pelantikan yang diperoleh Metrosulawesi dari salah seorang pegawai BPMD proses pelantikan kepala desa terpilih akan dilaksanakan di rumah jabatan bupati  (rujab) pada 31 Desemeber 2019 sekitar pukul 15.00 wita.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas