Home Sigi

Diprotes, Pelebaran Jalan Terhenti

739
PELEBARAN TERHENTI - Inilah jalan yang menghubungkan Desa Sibalaya Barat dan Poi yang difoto, Kamis 26 Desember 2019. Jalan ini diperlebar menjadi 12 meter, dengan mengambil lahan warga di sisi dan kanan. Tampak sebuah rumah yang bagian depannya masuk wilayah pelebaran jalan. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Sejumlah warga Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi yang terkena pelebaran jalan berencana mengadukan penyerobotan atas tanah mereka ke Polisi. Mereka menganggap pelebaran jalan yang menghubungkan antara Desa Sibalaya dan Desa Poi itu dianggap ilegal.

Darlin warga kelahiran Desa Sibalaya mempertanyakan proyek pelebaran jalan tersebut.

“Setahu saya, biasanya proyek itu resmi. Ditandatangani oleh instansi yang berwenang. Ada papan nama, dan ada ganti rugi. Tapi ini tidak. Tiba-tiba muncul,” kata Darlin kepada Metrosulawesi, Kamis 26 Desember 2019.

Darlin menilai proyek itu tiba-tiba muncul tanpa sosialisasi kepada masyarakat.

“Semua orang kaget. Nanti datang eskavator, makanya orang tanpa bertanda tangan sudah langsung ini. Adapun yang sudah sebagian dilakukan, baru ditakuti-takuti masyarakat. Masyarakat diintimadasi,” kata Darlin.

Darlin mengaku sempat minta kebijakan kepada Kepala Desa Sibayala Barat, Fadlina, agar dia bisa dipertemukan kepada Bupati Sigi.

“Saya awalnya cuma mau minta kebijakan. Saya bilang, coba kasih saya solusi yang baik. Apa tidak mungkin tidak ada solusinya dari pemerintah,” kata Darlin kepada kepala desa.

“Cuma apa bahasanya. Saya yang berkuasa di sini. Kalau macam-macam, masyarakatku saya polisikan. Dan kalaupun mau menuntut silakan ke pengadilan,” kata Darlin mengutip ucapan kepala desa.

Pantauan Metrosulawesi di lokasi, jalan yang dilebarkan itu berada di permukiman warga yang cukup padat. Lebar jalan yang sudah ada berukuran sekitar 8 meter. Dengan proyek itu, semula jalan tersebut akan dilebarkan menjadi 15 meter. Tapi, karena warga menolak, akhirnya hanya dilebarkan 12 meter.

Meski demikian, sebagian warga tetap bertahan. Mereka tetap menolak tanahnya diambil untuk pelebaran tanpa ganti rugi. Hingga kemarin, pengerjaan pelebaran jalan tersebut terhenti. Sebuah alat berat masih terparkir di lokasi penggusuran tersebut.

“Sudah ada dua hari ini terhenti. Tidak ada pekerjaan,” kata Abdillah, salah satu warga yang halaman rumahnya juga terkena pelebaran jalan.

Pantauan di lapangan, dari sepanjang sekira 1 kilometer jalan yang dilebarkan, baru beberapa bagian yang digusur. Rumah-rumah warga yang tergusur itu, ada yang terkena di bagian teras. Ada pula yang terkena hingga badan rumah. Tidak hanya rumah, halaman masjid termasuk toiletnya terkena pelebaran jalan. Termasuk halaman SMP Negeri 8 Sigi.

Abdillah mengatakan, pelebaran jalan tersebut hanya dirapatkan sekali. Itupun tidak melibatkan semua warga yang terkena pelebaran. Pada rapat awal itu hanya disepakati pelebaran hanya sampai drainase. Dari batas drainase diundurkan semeter.

“Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Pelebaran malah lebih dari yang disepakati pada pertemuan awal,” kata Abdillah dibenarkan oleh Kisman, yang mengaku juga terkena gusuran.

Sebelumnya, Ny Nursia mengaku sudah memberikan tanahnya selebar dua meter untuk pelebaran jalan. Tapi faktanya, tanah yang diambil untuk pelebaran jalan itu lebih dari dua meter.

“Pohon kelapa dan kebun jagung saya pun kena gusur,” kata Ny Nursia.

Direktur LBH-HAM Sulteng, Dr Muslimin Budiman mengatakan, pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap warga korban penggusuran tersebut.

“Langkah pertama, kami akan mendata dulu, warga yang keberatan atas penggusuran itu. Setelah itu kami akan bersama-sama melaporkannya ke Polda,” kata Muslimin.

Menurut Muslimin, tindakan pelebaran itu sudah melanggar ketentuan. Mestinya warga pemilik tanah diajak bermusyawarah dan diberikan ganti rugi.

“Ini status tanah, bukan tanah negara. Ini milik warga yang sudah ditempat bertahun-tahun. Tiba-tiba digusur begitu saja, tanpa ganti rugi,” kata Muslimin.

Muslimin juga mempertanyakan proyek pelebaran jalan tersebut. Menurutnya, pelebaran jalan itu agak janggal. Mestinya, sebuah proyek harus memiliki papan proyek yang menjelaskan masa pengerjaan, anggaran dan perusahaan yang mengerjakan.

“Sebab tidak mungkinlah, proyek itu langsung dikerjakan oleh dinas PU. Pastilah ada perusahaan yang mengerjakannya,” ujarnya.

Kades Bantah Tindakan Sewenang-Wenang

Kepala Desa Sibalaya Barat, Fadlina SAg yang dikonfirmasi membantah, proyek pelebaran jalan di desanya itu dilakukan tanpa sosialisasi.

“Sebelum dilakukan, proyek itu sudah disosialisasikan ke masyarakat. Dan itu sudah disetujui oleh warga. Ada buktinya. Ada daftar hadir rapat,” katanya via telepon kepada Metrosulawesi, Kamis 26 Desember 2019.

Fadlina membantah keterangan Ny Nursia seperti dimuat koran ini edisi, Kamis 26 Desember 2019.

“Saya bisa pastikan itu. Tidak ada kebenaran keterangan dari ibu Nursiah. Karena tidak ada satu orang pun yang digusur itu, yang dipaksakan,” ujar Fadlina.

Fadlina pun menyilakan wartawan koran ini untuk turun langsung ke lapangan dan menemui satu per satu warga yang terkena gusur.

“Khusus ibu Nursiah sendiri malah sudah menyerahkan setengah tanahnya,” katanya.

Fadlina membantah, pihaknya telah melakukan kesewenang-wenangan memperlakukan warga yang terkena pelebaran jalan.

“Tidak ada itu pengancaman. Tidak ada kita takut-takuti. Yang tanahnya sudah digusur itu hanyalah mereka yang sudah bertanda tangan. Sementara yang belum bertanda tangan, itu belum digusur,” jelasnya.

Fadlina juga menjelaskan bahwa proyek pelebaran jalan itu sudah disosialisasikan ke masyarakat. Proyek itu katanya, adalah proyek itu adalah program kabupaten. Sedangkan pemerintahannya di desa hanya menjalankan dan mensukseskan program itu. Mengingat di Desa Sibalaya Barat belum memiliki infranstruktur.

Fadlia menjelaskan, jauh sebelum dia terpilih sebagai kades Sibalaya Barat, proyek itu sudah ada. Pelebaran pertama dilakukan dari Desa Poi. Begitu pihaknya menjabat, proyek itu sampai ke Desa Sibalaya Barat.

Dari kabupaten katanya, tiba-tiba ada surat dari Dinas PU Bina Marga Sigi terkait dengan rencana pelebaran jalan. Surat itu katanya, lalu disosialisasikan ke masyarakat. Dari sosialisasi itu, masyarakat menginginkan agar pelebaran dikurangi.

“Saya kemudian menyurat ke kabupaten bermohon agar dikurangi. Disetujuilah dikurangi menjadi 12 meter,” ujar Fadlina.

Fadlina mengaku tidak tahu menahu kontraktor yang mengerjakan proyek itu. Dia pun tidak tahu secara pasti besaran anggaran yang membiayai proyek itu. Yang dia tahu, tidak ada dana ganti rugi tanah untuk membayar tanah masyarakat yang terkena pelebaran jalan.

Fadlina mengaku menyesalkan penolakan warganya tersebut. Apalagi keberadaan jalan tersebut menurutnya, kedepan sangat membantu menopang ekonomi warga.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas