MINTA PERLINDUNGAN - Direktur LBH-HAM Sulteng, Drs Muslimin Budiman (tengah) menerima Ny Nursia (kanan) yang mengadukan penggusuran tanah untuk keperluan pelebaran jalan di Sibalaya Barat di kantor LBH-HAM Sulteng, Rabu 25 Desember 2019. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Korban penggusuran pelebaran jalan di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH-HAM) Sulteng. Dia meminta perlindungan, agar permasalahan penggusuran itu diselesaikan secara hukum.

“Tolong pak. Tanah kami digusur tanpa persetujuan,” kata Ny Nursia, warga Sibalaya Barat di hadapan Direktur LBH HAM Sulteng, Dr Muslimin Budiman di kantor LBH-HAM Sulteng Palu, Rabu 25 Desember 2019.

Ny Nursia menceritakan kronologi penggusuran tersebut. Dia mengatakan, sebelum terjadi penggusuran memang ada undangan rapat dari Kepala Desa Sibalaya Barat, Fadlina. Nursia mengaku, tidak sempat menghadiri pertemuan awal tersebut.

“Tiba-tiba sekitar dua minggu setelah pertemuan itu, sudah terjadi penggusuran,” katanya.

Pada saat itu katanya, ia dan suaminya sudah mengikhlaskan tanahnya diambil untuk kepentingan pelebaran jalan, asal tidak sampai dua meter. Tahu-tahu lanjut Nursia, tanah persawahannya yang diambil lebih dari dua meter. Tidak hanya tanah, sejumlah pohon kelapa miliknya itu ditebang tanpa seizin dia sebagai pemiliknya.

Sebelum ada proyek pelebaran kata Nursia, tanah sawahnya memang dilalui jalan selebar delapan meter. Pada saat pertemuan awal kata Nursia, disepakati pelebaran hanya sampai drainase. Tapi ternyata penggusuran tidak hanya sampai drainase.

Tidak hanya rumah, menurut Nursia, sejumlah rumah milik warga lainnya juga ikut dirusak.

“Ada yang terasnya hilang. Bahkan ada yang satu rumah digusur,” kata Nursia.

Ditanya bepara Kepala Keluarga yang tergena penggusuran? Nursia mengatakan, kurang lebih ada 50 KK yang terkena proyek pelebaran jalan dan jembatan tersebut. Hingga saat ini katanya, masih sedikitnya 10 KK yang bertahan, termasuk dirinya.

Nursia mengatakan, ia dan sejumlah warga menuntut ganti rugi atas penggusuran tersebut.

“Masalahnya ini bukan tanah negara. Ini tanah sawah saya, yang saya peroleh dengan cara membeli. Ada sekitar 1 hektar ini. Saya belinya kurang lebih seharga Rp100 juta. Tiba-tiba sekarang diambil begitu saja,” kata Nursia.

Nursia mengaku menyesalkan tindakan sang Kades Sibalaya Barat.

“Dia bilang ke saya. Kalau menuntut ganti rugi, silakan minta ke bupati,” kata Nursia.

Direktur LBH-HAM Sulteng, Dr Muslimin Budiman berjanji akan siap melakukan pendampingan terhadap warga korban penggusuran pelebaran jalan tersebut.

“Insya Allah saya dan tim akan menurunkan tim. Ini sudah masuk katagori tindak pidana penyerobotan,” kata Muslimin.

Langkah pertama katanya, pihaknya melakukan investigasi, dan menginventarisir siapa saja warga korban penggusuran yang keberatan atas penggusuran itu. Setelah itu katanya, akan menemui pihak-pihak yang terkait dengan penggusuran itu. Bila dalam prosese itu tidak menemukan kata sepakat, pihaknya terpaksa akan melakukan langkah hukum. Salah satunya melaporkan hal itu ke polisi dengan tuduhan penyerobotan.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas