Rapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah tentang penetapan Perda Ketahanan Keluarga berlangsung alot. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menetapkan Peraturan Daerah (perda) tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam rapat paripurna Senin 23 Desember 2019 kemarin. Sebelum ditetapkan, rapat paripurna berlangsung alot, saling mempertahankan argumen mewarnai jalannya rapat.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD sulteng, Nilam Sari Lawira, akhirnya menyetujui penetapan Perda tersebut dengan catatan akan dilakukan penyempurnaan kembali oleh Badan Pembentukan Peraturan Daaerah (Bapemperda) DPRD Sulteng.

Salah satu pasal yang menjadi perdebatan yakni sertifikat pra nikah yang dijadikan syarat sebelum melangsungkan pernikahan. Poin ini dianggap mempersulit seseorang yang ingin menikah, dan rentan menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat.

Protes awal syarat sertifikat ini disampaikan Sonny Tandara. Masuknya sertifikat pra nikah sebagai syarat akan mempersulit sesorang ingin menikah. Bimbingan pra nikah memang perlu dijanlankan pasangan yang akan menikah, tetapi sertifikat pra nikahnya tidak boleh dijadikan sayarat pernikahan.

“Pernikahan tidak boleh dipersulit, undang-undang saja tidak mengatur sertifikat pra nikah jadi syarat pernikahan. Bila ini ditetapkan, saya khawatirkan akan banyak orang tidak ingin menikah, hal ini membuat makin banyak kumpul kebo,” tegas anggota DPRD dari Nasdem ini.

Hal berbeda disampaikan Muh Nur Dg Rahmatu. Rancangan yang sudah disusun oleh Pansus (panitia khusus) tidak perlu diubah lagi. Kalau memang ada poin yang ingin ditegaskan, nanti diatur dalam aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Gubernur (Pergub).

Setelah melalui perdebatan cukup panjang, dimana anggota DPRD silih berganti mengajukan interupsi, pimpinan rapat akhirnya menunda sementara jalannya paripurna sembari dilakukan lobi untuk pengambilan keputusan atas rancangan tersebut.

Rapat paripurna akhirnya menyetujui Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga setelah skorsing rapat dengan catatan segala yang perlu dilakukan perbaikan akan diperbaiki oleh Bapemperda. Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi Perda terakhir yang ditetapkan DPRD Sulteng di tahun sidang 2019.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas