SIDAK - Anggota Komisi A DPRD Kota Palu saat meninjau langsung pengerjaan RKB SD 1 Kamonji, Senin 23 Desember 2019. (Foto: Tahmil Burhanuddin/ Metrosulawesi)
  • Menduga Ada Kasus Serupa

Palu, Metrosulawesi.id – Komisi A DPRD Kota Palu kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek di Sekolah Dasar (SD) Inpres 1 Kamonji, Senin 23 Desember 2019. Dalam sidak tersebut, ditemukan penggunaan bahan (material) yang dianggap tak layak pakai.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Mutmainah Korona, para legislator meninjau langsung pengerjaan pembangunan dua ruang kelas baru (RKB) SD Inpres 1 Kamonji. Saat sidak, Anggota DPRD Kota Palu mengajak kontraktor pelaksana berdiskusi dan melihat langsung proses pengerjaan bangunan.

Di lokasi, Anggota Komisi A DPRD Kota Palu Marselinus protes adanya penggunaan kayu balak untuk dasar plafon yang dianggap tak layak. Kayu balak ukuran 5×5 cm yang tampak baru didatangkan itu sebagian pecah, bahkan sebagian besar bengkok.

“Ini bukan kayu kelas (sesuai standar). Seharusnya bukan begini kayu yang dipakai,” kata Marselinus sembari melihat-lihat kayu tersebut.

Selain itu, ditemukan pula penggunaan kayu diduga bekas pakai yang sudah terpasang.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Mutmainah Korona menyayangkan pembangunan dua RKB yang menelan anggaran hingga Rp1 miliar lebih itu terkesan tidak berorientasi pada mitigasi.

“Ini kita anggap pemborosan, padahal banyak sekali kebutuhan Kota Palu yang mestinya diselesaikan. Sementara ada satu pembangunan yang menurut kita bisa diselesaikan dengan banyak cara, tidak dengan menghabiskan anggaran Rp1 miliar lebih,” ungkap Mutmainah Korona.

Kata Neng, sapaan akrabnya, seharusnya penganggaran pembanguan RKB tersebut sesuai dengan komitmen Wali Kota untuk mengefisiensi anggaran pasca bencana.

Sehingga, meskipun proyek pembangunan RKB tersebut melalui lelang, pihaknya akan mencari kebenaran informasi dengan memanggil Dinas Pendidikan, LPSE, konsultan dan kontraktornya.

“Kita akan lakukan RDP (rapat dengar pendapat) dengan dinas terkait,” jelasnya.

Ia menyebut, dengan adanya kasus tersebut kemungkinan masih ada kasus serupa, pengalokasian dananya yang cukup besar untuk pembangunan yang nilai anggarannya seharusnya tidak sebesar itu.

Marselinus menambahkan, Anggota DPRD Komisi A Kota Palu sudah meminta untuk memperlihatkan rencana anggaran biaya (RAB) sebagai dasar anggaran pembangunan RKB tersebut ke pihak pengawas proyek. Pihaknya akan melihat RAB untuk menyandingkan antara material yang digunakan dengan standar material yang tercantum di-RAB.

“Temuan yang kami dapatkan, rangka untuk penyangga plafon itu kami melihat tidak sesuai dengan mungkin (RAB) karena kayunya sudah lapuk,” ugkap Marselinus.

Selain itu, ia juga menemukan sambungan di lantai dua yang dianggap tidak memenuhi standarisasi bangunan layak.

“Kita bisa berpatokan dengan RAB-nya. Tapi sampai hari ini RAB-nya belum datang. Cuma temuan-temuan yang kami rasa ganjil itulah yang kami komplain dengan pihak pekerjanya.”

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Ansyar Sutiadi menyebut siap untuk dipanggil oleh DPRD Kota Palu. Ia bahkan menunggu untuk segera dilakukan RDP. “Kami sangat berharap segera dilakukan RDP,” ungkap Ansyar kepada wartawan.

Ansyar yang didampingi oleh konsultan pengawas Abd Halim, menyebut anggaran yang mencapai Rp1,091 miliar tersebut sudah sesuai dengan RAB yang ada.

Salah satu alasan penyebab besarnya anggaran yang digunakan karena bangunan tersebut menggunakan tiga pondasi serta menggunakan pondasi bore pile yang biayanya cukup besar.

Sementara terkait penggunaan kayu untuk penyangga plafon, Konsultan Pengawas Halim menyebut sesuai dengan RAB, menggunakan kayu dengan kualitas kelas II.

Menanggapi adanya temuan kayu tak sesuai standar, Kepala Dinas kompak dengan Konsultan Pengawas untuk menegur kontraktor proyeknya.

“Kalau itu (kayu) memang tidak layak. Harus diganti,” ujar Halim.

Adapun konstruksi bangunan yang dianggap oleh Anggota DPRD tidak mengedepankan mitigasi bencana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu bardalih pembangunan RKB sudah sesuai dengan RAB yang ada.

Untuk diketahui, perencanaan pembangunan RKB SD Inpres 1 Kamonji sudah berlangsung sejak sebelum bencana 28 September 2018. Kondisi bangunan sekolah memang sudah cukup memprihatinkan. Sehingga, kata Ansyar, kondisinya makin parah pasca bencana. Sehingga harus segera dibangun.

Tahun 2019 ini, Dinas Pendidikan Kota Palu mengucurkan anggaran APBD untuk pembangunan sekolah memang hanya pada RKB SD 1 Kamonji. Karena dianggap paling urgent. Sementara 34 sekolah lainnya dibangun menggunakan bantuan sosial (bansos) pasca bencana.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas