Tolitoli, Metrosulawesi.id – Anggota Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Tolitoli, M Fahmi, reses masa siding pertama, di wilayah konsituennya, dapil empat yang meliputi Kecamatan Dampal Selatan dan Kecaman Dondo (Donpal) , Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Sabtu 21 Desember 2019.
M Fahmi yang menjabat Ketua Komisi A DPRD Tolitoli ini, saat bertatap muka dengan warga di Desa Malala, Kecamatan Dondo, menjelaskan kehadiran anggota DPRD ke daerah pemilihan untuk menjaring aspirasi warga.
‘’Tujuan anggota DPRD reser di daerah dapilnya, untuk mendengarkan secara langsung aspirasi warga. Aspirasi warga akan menjadi bahan anggota DPRD dalam mengambil kebijakan , untuk diteruskan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Tolitoli,’’ jelas M Fahmi.
Usai memberikan sambutan, politisi NasDem ini, mempersilahkan warga untuk menyampaikan aspirasinya ataupun usulan sejumlah program yang menbjadi prioritas di Desa Malala.
Warga yang sebagian besar adalah petani, pada kesempatan memberikan masukan, mayoritas mengharapkan wakil rakyat mereka di DPRD Tolitoli bisa memperjuangkan mereka untuk mendapatkan bantuan berupa pupuk dan alat pertanian lainnya dari dinas terkait.
Selain menyangkut bantuan di bidang pertanian, warga juga menungkapkan soal pendidikan yang ada di desa mereka. Rahmat, warga Dusun Batengon, Desa Malala, mengungkapkan, orang tua murid minta agar sarana pendidikan berupa ruang kelas belajar (RBK), ditambah. Saat ini jumlah siswa sudah kapasistas.
Olehnya itu, sesuai mitra kerja dari Komisi A, warga meminta kepada wakilnya M Fahmi untuk bisa bekerja sama menyusun dan meloloskan anggaran pembangunan penambahan ruang kelas belajar.
‘’Jika memang anggaran Daerah tidak cukup untuk menambah RKB, maka ada jalan lain yang dapat ditempuh dewan maupun dinas terkait, yaitu bisa melobi anggaran ke Kemendikbud lewat dana APBN,’’ saran Rahmat.
Hal senada disampaikan Imran, Kades Malala, yang menginginkan agar Pemkab Tolitoli dapat menyiapkan tenaga pengajar yang berkompeten dan telah memiliki sertifikasi di SDN Malala– tepatnya di km 7 ( sekolah jarak jauh). Sebab guru yang saat ini mengajar di SD tersebut belum memiliki kompetensi.
Demikian juga disampaikan Syamsudin, warga Malala yang menginginkan agar sekolah PAUD Handayani 2 memiliki gedung tersendiri. PAUD yang ada saat ini masih statusnya masih menumpang di rumah warga dan berpindah pindah tempat.
Dalam kesempatan itu M Fahmi menjelaskan, masih banyak permintaan warga yang diusulkan tahun 2018, sampai sekarang belum dipenuhi anggota dewan periode sebelumnya.
’’Apa yang menjadi program atau usulan kebutuhan warga saat ini, kepada pemerintah akan dikawal dan diperjuangkan anggarannya di saat pembahasan APBD awal tahun 2020,’’ janji M Fahmi. (*)
Reporter: Acco Amir
