Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono saat meresmikan pengoperasian PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) di Jalan Soekarno-Hatta Kota Palu. (Foto: Fikri Alihana/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tengah, PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah) diharapkan bisa menjadi sarana promosi maupun rumah besar bagi para pelaku dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono mengatakan program PLUT KUMKM juga bertujuan untuk menyediakan lembaga pendampingan dan konsultasi yang berfungsi hingga berperan memberikan pemberdayaan kepada pelaku usaha binaan maupun koperasi.

“Sebagaimana keputusan Deputi bidang restrukturisasi usaha Kementrian Koperasi RI tentang disediakannya beberapa konsultan pendamping dengan keahlian masing-masing, yakni bidang kelembagaan, SDM, produksi, pembiayaan, bidang pemasaran, pengembangan teknologi, dan jaringan kerjasama,” tuturnya, Rabu (11/12).

Sehubungan dengan itu, lanjut Mulyono, pemerintah daerah menghimbau kepada pimpinan OPD terakit yang mempunyai tupoksi pemberdayaan pelaku usaha agar dapat bermita dengan PLUT-KUMKM dalam melakukan pendampingan.

“Dari tujuh konsultan pendamping, empat orang diantaranya sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) dan keahlian mereka tidak perlu diragukan lagi. Kami juga harapkan agar mereka terus mensosialisasikan hal ini,” ujarnya.

Diungkapkannya, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia yang telah memerintahkan untuk memperhatikan para pelaku usaha melalui pembiayaan modal. Sedangkan, kendala yang sering dihadapi terkait masalah agunan.

“Maka hal ini diharuskan segera mungkin untuk melakukan pendampingan kepada kelompok mitra binaan agar pembiayaan dapat mereka terima. Kemudian di dalam pengajuan KUR disarankan jangan perorangan, tapi harus mempunyai kelompok usaha,” ujarnya menambahkan.

Lanjut dia, Presiden Jokowi juga menyampaikan tahun 2020 khusus kredit usaha rakyat (KUR) penyerapannya kurang lebih sekitar Rp180 triliun dan hingga sampai 2024 serapan KUR senilai Rp325 triliun. Jadi, ini untuk membangun ekonomi di Indonesia melalui usaha kecil dan menengah.

“dan itu pula menjadi langkah dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelaku usaha, maka di setiap wilayah di Indonesia, baik itu kabupaten maupun kota akan dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” terangnya.

Sementara itu, tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut ialah “Optimalisasi Pendampingan KUMKM Menuju Kemandirian Ekonomi Yang Berdaya Saing”.

Selain mengadakan gebyar bagi pelaku usaha, Pemerintah Sulteng juga secara langsung meresmikan pengoperasian gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Kota Palu.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas