Palu, Metrosulawesi.id – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menilai peran pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Tengah maupun kabupaten dan kota sangat dibutuhkan dalam mendorong peningkatan penyerapan kredit usaha rakyat atau KUR dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran ll Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah, Eko Kusdiyantoro di sela-sela kegiatan tentang evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Rabu (27/11/2019).
Ia mengatakan, salah satu tindakan nyata yang diharapkan dilakukan Pemerintah Daerah terkait program KUR ini, yakni melakukan sosialisasi hingga ke seluruh pelosok desa dan mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diupload penyalur KUR dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
“Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi, sehingga melalui kesempatan ini, kami sosialisasikan program tersebut agar bisa menjangkau ke seluruh masyarakat,” terangnya.
Tak hanya Pemerintah Daerah, lanjut dia, pihak lainnya juga diharapkan terlibat dalam menyosialisasikan program tersebut. Dengan demikian, seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah dapat mengakses program KUR maupun UMI.
“Mungkin sejauh ini masyarakat tidak tahu program ini, sehingga masyarakat yang bisa mengakses itu hanya beberapa orang saja. Ini tugas semua pihak untuk mensosialisikan. Inisiasinya memang dari Kementerian Keuangan, tapi tidak mungkin langsung masuk ke masyarakat,” terangnya.
Dia menambahkan, pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulteng saat ini pelaku UMKM masih sangat rendah ikut dalam program tersebut. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng mencatat, penerima KUR di provinsi tersebut masih berada diangka 0,96 persen.
“Ditinjau secara nominal, total realisasi di Sulawesi per 31 Oktober 2019 mencapai Rp11.786.726.839.952 dengan jumlah 413.540 debitur. Sedangkan, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi daerah dengan realisasi terbang yakni, Rp6.649.778.233.660 dengan 248.999 debitur. Khususnya untuk wilayah Sulawesi Tengah sebesar Rp1.170.960.502.754 dengan total debitur 36.120,” tuturnya.
Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin
