Prof Mahfudz MP. (Foto: Dok)

Palu, Metrosulawesi.id – Rektor Universitas Tadulako (Untad), Prof. Dr. Ir. H. Mahfudz MP, mengancam akan memecat oknum pelaku pungutan liar (Pungli) di kampus yang dipimpinnya.

“Kalau Pungli sudah dalam jumlah besar pasti akan sanksi pemecatan,” tegas Prof Mahfudz kepada awak media di Palu, Senin, 25 November 2019.

Penegasan tersebut disampaikan Rektor menyikapi pungutan akreditasi universitas dan fakultas di Untad. Dia mengaku tidak ingin lagi mendengar dan mengetahui tindakan-tindakan Pungli.

“Kalau akreditasi tidak boleh ada pungutan, kecuali legalisir ijazah memang dibolehkan karena akan masuk ke dana BLU,” ucapnya.

Rektor mengimbau mahasiswa dan masyarakat yang mengetahui Pungli di lingkungan Untad agar melapor. Sebab pungutan sekecil apapun harus berdasarkan ketentuan resmi, baik tingkat universitas maupun fakultas.

“Wakil Rektor Akademik sudah menegaskan ke fakultas agar tidak ada pungutan untuk akreditasi,” terang Prof Mahfudz.

Prof Mahfudz menambahkan pihaknya kedepan akan melampirkan akreditasi di map ijazah alumni saat wisuda. Hal ini dilakukan untuk membantu para alumni Untad yang ingin langsung bekerja.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah mahasiswa dan alumni Untad mengeluhkan pungutan untuk legalisir akreditasi universitas di kampus ini. Pungutan diduga dilakukan oleh oknum pegawai tata usaha (TU) Untad.

Nominal pungutan terpampang jelas di pintu masuk ruangan TU yang berada di lantai III Rektorat Untad. Tertulis per 1 April akreditasi Untad untuk tandatangan asli dikenakan biaya Rp5.000. Sementara untuk tandatangan scan harus membayar Rp2.000. Namun nominal pungutan tersebut telah dicabut setelah menjadi perbincangan diberbagai media sosial.

“Saya kemarin ambil yang tandatangan asli dua lembar, saya bayar Rp10.000,” keluh Uun salah seorang mahasiswi Untad.

Rektor Untad, Prof. Dr. Ir. H. Mahfudz MP, saat dikonfirmasi berang atas pungutan yang dilakukan oknum pegawai TU di kampus yang dipimpinnya. Prof Mahfudz dengan tegas melarang pungutan untuk legalisir akreditasi.

“Sejak Prof Basir sebagai rektor, itu (pungutan legalisir akreditasi,red) ditiadakan karena sudah masuk remun. Sejak saya rektor juga tidak pernah rasanyan ada perintah untuk pungut seperti itu. Barusan saya tahu ini kalau ada begitu (pungutan legalisir akreditasi,red),” tegas Prof Mahfudz, Senin, 18 November malam.

Wakil Rektor Untad Bidang Akademik, Dr. Lukman Nadjamuddin, menerangkan pungutan yang dilakukan oknum pegawai TU tersebut merupakan inisiatif sendiri tanpa perintah dari pimpinan Untad.

“Tidak ada perintah dari pimpinan, murni inisiatif karena memang tak ada regulasi yang menjadi dasar untuk memungut biaya legalisir akreditasi,” ujar Lukman di ruangannya, Selasa, 19 November 2019.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas