Donggala, Metrosulawesi.id – Rancangan APBD 2020 telah sampai pada jawaban bupati, beragam tanggapan mulai bermunculan ke permukaan. Ketua fraksi Nasdem, Moh Taufik, saat ditemui dirunag kerjanya Selasa (26/11) siang kemarin, mengatakan fraksi akan menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 bila anggaran tidak difokuskan pada rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.
“Kami akan menolak APBD bila rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana tidak menjadi perhatian Pemda. Fraksi Nasdem akan mengambil langkah politik sampai kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana bisa disiapkan oleh Pemkab Donggala,” ujarnya.
Dijelaskan politisi asal wani ini, dalam dokumen RAPBD 2020 pemda tidak mencantumkan atau menganggarkan pengadaan tanah untuk pembanguan Hunian Tetap (Huntap), padahal pemda telah menerima kucuran dana hibah (APBN) Rp500 miliar lebih untuk pengadaan tanah membangun Huntap bagi masyarakat terdampak bencana. Anggaran tersebut untuk rehabilitas rumah yang rusak berat, ringan, dan sedang.
“Setelah kami cermati, dokumen RAPBD 2020 tidak dianggarkan untuk pengadaan tanah pembangunan Huntap. Memang di APBD perubahan 2019 sudah dianggarkan tapi kan belum cukup. Hanya ada di beberapa titik saja, sementara dibeberapa titik belum terselesaikan,” jelasnya
Ditambahakannya hasil workshop partai Nasdem APBD harus fokus pada rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.
“Siapapun kader partai Nasdem tidak bersepakat dengan hasil workshop berarti tidak patuh terhadap keputusan partai,” tegasnya.
Reporter: Tamsyir Ramli
