Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengalokasikan belanja hibah untuk anggaran tahun 2020 sebesar Rp1,16 triliun. Rp9 miliar diantaranya diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulteng. Hal terungkap saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat 22 November 2019.
Tingginya belanja hibah Pemprov 2020 tidak terlepas dari agenda besar tahun 2020, mulai dari Pilkada hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua. Selain itu, hibah Belanja Operasional Sekolah (BOS) juga mempengaruhi belanja hibah daerah.
Catatan Metrosulawesi saat rapat Banggar, untuk Pilkada Pemprov menghibahkan Rp158 miliar kepada KPU, Rp56 miliar untuk bawaslu, Rp20 miliar bagi Polri dan Rp5,5 miliar untuk TNI. Hibah kepada TNI dan Polri sifatnya untuk pengamanan Pilkada serentak 2020.
Hibah Dana BOS sebesar Rp844,6 miliar. Hibah BOS menjadi yang terbesar dari total belanja Hibah Rp1,1 triliun. Hibah Bos itu terdiri dari hibah BOS Reguler kabupaten/kota Rp652,4 miliar, hibah BOS dana afirmasi Rp134,7 miliar dan hibah BOS kinerja Rp57,4 miliar.
Selain itu, Pemprov juga mengalokasikan belanja hibah kepada Pramuka Rp500 juta, Palang Merah Indonesia (PMI) Rp1 miliar, APPSI Rp300 juta, BKPRS Rp350 juta, Baznas Rp350 juta, BKPK Rp150 juta, KPID Rp1 miliar, AIDS Rp350 juta, Bidang perekonomian Rp30,5 miliar, bidang pendidikan Rp6,5 miliar, bidang kesehatan dan olahraga Rp5,2 miliar, dan bidang keagamaan Rp12,4 miliar.
Tingginya belanja hibah daerah mendapat sorotan dari anggota Banggar, Budi Luhur Larengi. Pemerintah seharusnya bisa menekan belanja hibah menjadi belanja modal. Kedepan Budi Luhur meminta agar Pemprov lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran hibah.
Sorotan hibah juga diutarakan Sri Indraningsih Lalusu, khususnya berkaitan dengan Pilkada serentak 2020. Menurutya belanja hibah Pilkada mencapai Rp200 miliar terlalu besar, disisi lain banyak OPD kehabisan anggaran sehingga minim program untuk tahun 2020.
“Hibah Pilkada terlalu besar, selain itu pemberiannya juga tanpa persetujuan DPRD. Sebagai anggota Banggar dan ketua komisi I, saya tidak setuju anggaran Pilkada sebelum dibahas bersama DPRD,” tegas Sri Lalusu.
Kritikan juga disampaikan Wiwik Jumatul Roafiah. Saat pembahasan RKA bersama komisi I, anggaran Pilkada disetujui Rp127 miliar sudah termasuk pengamanan didalamnya. “Sebelum disetujui DPRD, anggaran Pilkda harus dibahas dulu bersama DPRD,” tegasnya.
Meskipun belanja hibah sudah diuraikan Pemprov Sulteng, Banggar belum menyetujuinya karena masih ingin membahas hibah Pilkada kepada KPU, Bawaslu, TNI dan Polri Senin 25 November 2019 hari ini. Setelah pembasahan itu, barulah Banggar memberikan sikapnya atas rencana belanja tahun 2020.
Reporter: Elwin Kandabu
