Puluhan calon kepala desa mengadu ke DPRD Donggala terkait kisruh pilkades. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.id – Kecewa dengan hasil verifikasi penjaringan bakal calon kepala desa, Selasa (19/11/2019), puluhan Calon Kepala Desa (Cakades) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donggala. Kehadiran calon kades itu diterima  tiga unsur pimpinan dewan Takwin, Sahlan L Tandamusu, dan Asis Rauf, serta gabungan komisi DPRD Donggala.

Kedatangan para calon kades ini dipicu ketidakpuasan hasil verifikasi dan  evaluasi yang dikeluarkan oleh panitia kabupaten. Mereka menduga ada ketidakberesan dalam proses tersebut.

“Kalau mau fair lebih baik gugur atau kalah saat pilkades dimulai. Ini belum bertarung sudah kalah duluan (dikasi gugur panitia kabupaten), sangat kental ada intervensi di proses pilkades. Saya tidak terima hasil evaluasi yang dilakukan panitia Pilkades kabupaten,” curhat calon Kades Desa Saloya, Sadrik.

Dijelaskan Sardik di depan pimpinan dewan, dokumennya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh panitia kabupaten karena tidak melampirkan foto kopy ijazah SD dan SMP.

“Aneh sejak awal syarat itu tidak pernah disampaikan baik oleh panitia desa maupun panitia kabupaten, pas di tengah jalan saya langsung digugurkan. Pas saya cek kandidat lain berkasnya juga tidak ada foto copy ijazah SD/SMP tapi dikasi lulus, ada apa ini?  Kalau persoalan ijazah saya lengkap,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan calon kades yang didominasi calon kades petahana, anggota komisi I mengusulakan kepada pimpinan membentuk pansus pilkades dan menunda pelaksanaan pilkades serentak pada 2 Desember mendatang.

“Sejak awal proses pilkades rancu dua kali dilakukan pendaftaran ulang tetap keliru. Alasan panitia pilkades di kabupaten mengada-ada. Saran saya, sebaiknya Pilkades ini ditunda, kita rumuskan terlebih dahulu acuan pelaksanaanya yang lebih baik. Peraturan Bupati (Perbup) yang dijadikan acuan Pilkades serentak 2019 tumpang tindih dan berpotensi menciptakan resistensi di masyarakat,” kata Taufik Burhan, anggota komisi I.

Sementara  Wakil Ketua II Asis Rauf menduga ada “jebakan batman” yang dilakukan pantia kabupaten ke panitia di tingkat desa sehingga dijadikan tumbal adalah panitia di desa.

“Kita harus bentuk pansus, ini bahaya panitia desa bisa “bonyok” karena berhadapan dengan calon kades, namanya jebakan Batman,”tegasnya.

Di akhir petemuan, pimpinan DPRD Donggala, Takwin menjadwalkan akan memanggil panitia desa dan kabupaten untuk didengarkan keterangannya.

“Rabu kami akan panggil panitia desa dan kabupaten. Kami minta teman-teman bisa hadir untuk mendengarkan penjelasan dari panitia,” tutup Takwin.

Terpisah Kepala BPMD Abraham Talud yang dikonfirmasi di kantornya Selasa sore tidak memberikan penjelasan.

“Saya no coment dulu terkait persoalan pilkades, maaf ya nanti saja kalau sudah di DPRD,” singkatnya.

DPRD Rekomendasikan Tunda Pilkades

MEMASUKI hari kedua gelombong protes pemilihan pilkades serentak pada 2 Desember mendatang kembali berlanjut. Kali ini panitia pilkades desa dan  puluhan kades  beramai-ramai mendatangi kantor DPRD, Rabu sore kemarin (20/11) sehingga ruangan sidang utama menjadi penuh sesak.

Selain kehadiran calon kades dan panitia pilkades di tingkat desa juga bebeerapa camat hadir di ruangan sidang utama mendengrakan keluhan warganya.

Camat Banawa Tengah , Sahrun di hadapan ruang sidang mengaku dilema dengan proses pilkades.

“Di sisi lain warga saya, sebelahnya lagi atasan,” curhatnya.

Mendengar pernyataan Bamat Banteng  (Banawa Tengah) politi PKS Abd Rasyid geram, karena pimpinan di kecamatan tidak bisa bersikap tegas.

“Wartawan yang hadir tolong catat statement Pak Camat Banawa Tengah itu?, aneh pimpinan tidak bisa tegas,” sebutnya.

“Kami juga kecewa pertemuan kita hari ini sepertinya tidak ada manfaatnya, pihak terkait panitia kabupaten (BPMD dan Kabag Hukum) tak mengindahkan undangan DPRD. Semua keterangan sudah kita dengar dari panitia pilkades desa, calon kades hingga camatnya, olehnya proses pilkades harus dihentikan, kami mengusulkan DPRD harus mengelurkan rekomnadsi kisruh pilkades ini,” kata Ketua Fraksi PKS Abd Rasyird.

Pimpinan sidang Takwin yang didampingi wakil ketua I Sahlan mengkrosing sidang selama lima belas menit kemudian beberapa anggota DPRD masuk ke ruang kerja ketua DPRD untuk membeicarakan rekomendasi yang akan dikeluarakan DPRD kemudian dikirim ke pihak eksekutif.

“Kami minta kepada seluruh cakades, dan panitia tingkat desa serta camat bersabar sebentar sambil menunggu rekomendasi yang kami keluarkan hari ini juga,” tutur Takwin.

Pantauan Metrosulawesi hingga pukul 16.00 Wita rapat tertutup masih berlangsung di ruang ketua DPRD, tetapi beredar informasi surat rekomendasi bernomor 534.170/um/DPRD/XI/2019 telah dikeluarkan DPRD yang ditujukan kepada Bupati Donggala yang isinya adalah meninjau kembali hasil keputusan pemilihan kepala desa serentak. Kemudian,  menunda tahapan lanjutan pemilihan kepala desa sampai terpenuhnya persyaratan yang dimaksud di peraturan bupati (perbup) utamanya hasil assesment calon kades.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas