Ketua DPRD Sulteng, memimpin langsung pembahasan APBD tahun 2020 antara Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD, Rabu 20 November 2019. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meragukan keseriusan pemerintah provinsi Sulteng terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2020. Untuk kedua kalinya, Banggar terpaksa menunda pembahasan anggaran karena Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni Sekretaris Provinsi Sulteng, Moh Hidayat Lamakarate, mangkir dari undangan Banggar.

Pentingnya Sekprov menghadiri undangan pembahasan anggaran karena menyangkut kebijakan. Banggar meragukan tim anggaran yang diutus, karena tidak bisa mengambil kebijakan bila ada usulan atau pergeseran anggaran dari Banggar. Apalagi wakil ketua TAPD tidak memberikan jaminan mampu mengambil keputusan.

Karena dua hari Sekprov tidak menghadiri undangan pembahasan, dua hari juga Banggar dan TAPD tidak menghasilkan apa-apa, sementara batas akhir pengesahan APBD semakin mepet. Hal ini membuat Banggar mendesak kepada wakil ketua TAPD untuk mendatangkan Sekprov pada pembahasan lanjutan, Jumat 21 November 2019 hari ini. Jika Sekprov kembali tidak hadir, Banggar akan menunda lagi pembahasan.

Anggota Banggar, Sri Indraningsih Lalusu, mendesak kepada Sekprov untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Sulteng ketimbang urusan-urusan yang sifatnya sosialisasi. Sebab, pembasahan anggaran bersentuhan langsung dengan hampir tiga juta masyarakat Sulteng.

“Ini Ketua TAPD (Hidayat Lamakarate) kemana? Pembahasan anggaran ini berkaitan dengan seluruh masyarakat Sulteng, ini jauh lebih penting ketimbang acara-acara lain,” tegas Sri Lalusu.

Pertanyaan serupa juga dilontarkan Budi Luhur Larengi. Kehdarian Sekprov memang wajib karena menyangkut kebijakan anggaran. Pembahasan bisa saja dilanjutkan, bila perwakilan TAPD memberikan garansi mampu mengambil kebijakan atas usulan atau pergeseran anggaran dari Banggar.

Banggar yang sedianya dimulai pukul 10.00 wita kemarin, harus mundur hingga pukul 11.00 Wita karena ketidakhadiran Hidayat Lamakarate. Pimpinan rapat belum mencabut skorsing rapat, hujan interupsi mewarnai rapat kedua itu. Hingga rapat harus diskorsing ulang, tidak ada hasil yang diperoleh.

Selain mempersoalkan tidak hadirnya ketua TAPD, Banggar juga mengkritisi tidak lengkapnya data anggaran yang disajikan TAPD. Seyogyanya bahan yang akan dibahas sudah berada ditangan anggota Banggar, namun data-data yang dimintakan tidak juga terpenuhi. Hal ini membuat anggota Banggar makin meradang dengan sikap TAPD.

Menanggapi berbagai pertanyaan anggota Banggar tersebut, Wakil Ketua TAPD, Mulyono, memberikan jaminan untuk pembahasan Banggar Jumat hari ini, Sekprov yang menghadirinya langsung. Kemarin Sekprov tidak hadir, karena berada diluar kota yang tidak terkoneksi dengan signal, sehingga tidak bisa dihubungi.

“Besok (hari ini) pak Sekprov yang akan hadir langsung. Sekarang beliau berada diluar kota yang tidak ada signal,” tutur Mulyono.

Agar pembahasan tidak melebar, Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira yang memimpin langsung rapat Banggar, mensokrsing rapat hingga Jumat hari ini, dengan catatan Sekprov haru hadir dan data-data yang diinginkan seluruh anggota Banggar dipenuhi.

“Bila tuntutan itu tidak dipenuhi, maka Banggar akan menunda pembahasan lagi,” tegas Nilam Sari, dan langsung menutup rapat.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas