Home Donggala

Data Honorer Donggala Diragukan

Honorer mendatangi kantor DPRD Jumat , pekan lalu. (Foto: Tamsyir Ramli/ Metrosulawesi)
  • Insentif Honorer Capai Rp70 Miliar

Donggala, Metrosulawesi.id – Ratusan tenaga honorer (K2) untuk kesekian kalinya mendatangi DPRD Donggala.  Kedatangan honorer yang didominasi tenaga pengajar itu diarahkan ke ruang sidang utama DPRD kemudian dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua I Sahlan, Ketua Komisi I, BKPSDM, serta Kadis Keuangan Donggala, Hatta.

Dari persolan ini terkuak data honorer di Donggala tidak jelas dan pada akhirnya membebankan APBD untuk membayar insentif para honorer.

“Ada dua ribu lebih tenaga honorer yang tersebar di seluruh OPD, dan APBD kita sebanyak 70 miliar dialokasikan untuk membayar insentif tenaga honorer,”kata Kadis Keuangan Donggala Moh Hatta dalam pertemuan tersebut.

“Rata-rata anggaran yang dibutuhkan untuk honorer K2  sampai Rp 5 miliar setiap bulannya. Itu bervariasi tergantung dari kegiatan kerjanya,”sebutnya lagi.

Dijelaskan Hatta, honorer K2 memang selalu menjadi persoalan daerah karena datanya tidak jelas. Bahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Donggala sudah melakukan evaluasi terhadap jumlah honorer K2 yang aktif maupun sudah tidak aktif di setiap instansi, namun hal itu belum efektif.

Menanggapi Kadis Keuangan, anggota Komisi I DPRD Donggala  dari Fraksi Golkar, Syafruddin Mahyudin menanggapi soal jumlah data honorer K2 yang dinilai masih simpang siur.  “Apakah data ini valid, saya perlu pertanyakan karena ini menyangkut uang daerah. Saya tidak mengerti dengan BKD data ini sumbernya dari mana kok masalah ini tidak pernah selesai,” katanya.

Hal yang sama diutarakan politisi Nasdem Ruslan. Menurutnya, data yang disajikan BKPSDM Donggala banyak yang tidak valid, banyak yang tumpang tindih.

“Sudah kita dengar bersama penjelasan mantan Sekretaris BKPSDM Pak Isngadi mengatakan, tahun 2013 dari dua ribu empat orang tenaga honorer K2 di Donggala, baru 800 orang sudah terangkat menjadi ASN. Sementara ada data Dinas Pendidikan ada 1.670 orang honorer tenaga pengajar. Sedangkan data yang dimiliki forum K2 sisa 500 orang, jadi mana data yang benar ini,” krtiknya.

“Mengapa data K2 tidak bisa dinormalkan sehingga data tersebut benar-benar valid. Bila tidak ada kerja sama dalam mengurus data K2 persoalan itu tidak akan pernah selesai. Ini yang harus kita rundingkan bersama karena masalah K2 ini berimplikasi pada pembiyaan daerah yang sangat besar,”tuturnya.

Ketua Forum K2  Indra mengatakan, jumlah K2 yang belum terangkat sekitar 500 orang. Jumlah itu berbeda dengan data yang disampaikan oleh BKPSD Donggala yang menyebut jumlah honorer K2 sebanyak 2004 orang.  

“Data BKPSDM itu tidak pernah diperbaharui sejak 2014. Kami ingin data itu diperbaharui, kalau tidak mampu bekerja serahkan saja kepada kami untuk turun mendata supaya didapatkan jumlah K2 yang benar,” sindir Indra.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas