Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari (tengah) didamping Samsul Y Gafur dan Sahran Raden pada Sosialisasi Pencalonan Perseorangan di salah satu hotel di Palu, Jumat 15 November 2019. (Foto: Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)
  • KPU Sulteng Sosialisasikan Syarat Calon dan Pencalonan

Palu, Metrosulawesi.id – Calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah jalur perseorangan pada Pilkada 2020 harus melewati dua kali verifikasi dukungan. Pertama, verifikasi administrasi yakni penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas. Jika lolos, maka baru melangkah ke verifikasi faktual di tingkat desa.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari memaparkan, penyerahan syarat dukungan oleh pasangan calon dijadwalkan 11 Desember 2019 sampai dengan 3 Maret 2020. Selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran.

KPU akan melakukan verifikasi administrasi berupa penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas. Berikutnya analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT/ DP4. Hasilnya penelitian administrasi akan disampaikan untuk selanjutnya diperbaiki oleh pasangan calon.

Hasyim Asy’ari menjelaskan, jika lolos dalam penelitian administrasi, maka selanjutnya verifikasi faktual akan dilakukan oleh penyelenggara adhoc tingkat desa/ kelurahan (PPS). Penelitian vaktual adalah PPS mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukng, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon.

Hasyim Asy’ari mengatakan, KPU Sulawesi Tengah telah menetapkan jumlah minimum dukungan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng perseorangan yakni 195.281. Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di tujuh kabupaten/ kota se Sulteng.

Diketahui, DPT di Sulawesi Tengah pada Pemilu 2019 yakni 1.952.810 pemilih. Sehingga dengan penghitungan 10 persen dari jumlah DPT, maka minumim dukungan 195.281 pendukung.

“Sebarannya 50 persen lebih dari 13 kabupaten kota (di Sulteng), yaitu 7  kabupaten kota,” Hasyim Asy’ari saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Pencalonan Perseorangan di salah satu hotel di Palu, Jumat 15 November 2019.

Dia menjelaskan, surat pernyataan dukungan ditempel dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan dalam bentuk hardcopy. Adapun surat pernyataan dukungan yang memuat tabel daftar nama pendukung ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai. Selain hardcopy, juga harus softcopy melalui Sistem Informasi Pencalonan.

“Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/ kelurahan,” kata Hasyim Asy’ari ang Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI.

Hasyim menyarankan, bakal calon perseorangan menjalin komunikasi dengan KPU Sulteng untuk mengetahui syarat calon dan pencalonan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulteng 2020. 

“Tapi, belum pernah ada ya, calon perseorangan di pemilihan gubernur Sulteng,” katanya.

Pada sosialisasi itu, Hasyim Asy’ari didampingi dua anggota KPU Sulteng yakni Samsul Y Gafur dan Sahran Raden. Sosialisasi dihadiri puluhan peserta, terdiri atas perwakilan partai politik, ormas, akademisi, jurnalis, Bawaslu, serta  perwakilan Pemprov Sulteng.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas