Home Ekonomi

Aset BPR di Sulteng Hanya 1,80%

245
Kantor baru BPR Palu Lokadana Utama yang mulai beroperasi Selasa, 12 November 2019. (Foto: Pataruddin/ Metrosulawesi)
  • Secara Nasional

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah Gamal Abdul Kahar mengatakan, jumlah BPR di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini sebanyak 8 BPR berkurang 1 BPR dibandingkan tahun 2017. 1 BPR ini dicabut ijinnya oleh OJK pada tanggal 25 April 2018 yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

“Dilihat dari penyebaran BPR sebagian besar masih terkonsentrasi di Kota Palu sebanyak 5 BPR, Kab Parigi 1 BPR, Kab Poso 1 BPR, dan Kab Banggai 1 BPR,” kata Gamal Abdul Kahar pada peresmian kantor pusat BPR Palu Lokadana Utama, Selasa (12/11).

Menurut Gamal, secara kinerja keuangan, perkembangan aset BPR secara yoy tumbuh sebesar 1,92 % yaitu dari Rp2,54 triliun pada Agustus 2018 menjadi sebesar Rp2,59 triliun pada Agustus 2019. Dibandingkan dengan total aset BPR seluruh Indonesia sebesar Rp143,2 triliun, Asset BPR di Sulawesi Tengah masih sangat kecil yaitu hanya mencapai 1,80% dari jumlah aset seluruh Indonesia.

“Total Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR sebesar Rp0,94 triliun atau 0,96% dari total DPK untuk BPR seluruh Indonesia sebesar DPK Rp97,68 triliun. Total Dana Pihak Ketiga ini tumbuh 8,50% dari periode yang sama tahun lalu,” katanya.

Dijelaskan Gamal, pertumbuhan kredit secara yoy sebesar 4,04% yaitu dari Rp2,18 triliun pada Agustus 2018 menjadi Rp2,27 triliun pada Agustus 2019 atau 2,13% dari total kredit yang disalurkan BPR seluruh Indonesia sebesar Rp106,09 triliun dengan Rasio NPL BPR di Sulawesi Tengah tercatat 1,53%.

Bila kita lihat lebih dalam lagi bagaimana kondisi BPR di Sulawesi Tengah berdasarkan kabupaten perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pertumbuhan kredit masih didominasi di Kota Palu, Kab Banggai, Kab Poso, Kab Toli-Toli dan Kab Parigi Moutong, Oleh karena itu saya berharap kepada Direksi BPR bisa melirik dan melihat potensi kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tengah lainnya agar pertumbuhan kredit bisa terdistribusi secara merata.

Pertumbuhan kredit BPR berdasarkan jenis penggunaan masih berada dalam tren melambat dimana kredit konsumsi memiliki market share terbesar dengan outstanding kredit mencapai Rp2,05 triliun sedangkan kredit produktif yaitu modal kerja dan investasi sebesar Rp0,12 triliun dan Rp0,01 triliun. Dari data tersebut menjadi tantangan kita bersama utamanya BPR untuk terus berupaya meningkatkan market share kredit sektor produktif utamanya kredit modal kerja.

Apabila kita rinci kembali Kota/Kabupaten, NPL tertinggi adalah Kota Palu 3,46%, Kab Morowali Utara 2,39%, Kab Banggai 2,12%, Kab Donggala 1,68% dan Kab Banggai Kepulauan 1,53%. Hal ini menjadi perhatian kita bersama mengingat di Kota Palu sendiri ada 5 BPR yang memiliki cabang di Kabupaten sebagaimana tersebut diatas sehingga kami berharap kelima BPR ini terus meningkatkan kehati-hatiannya dalam menyalurkan kredit.

Industri BPR saat ini memang dihadapkan pada berbagai macam tantangan baik berasal dari internal maupun eksternal yang mengharuskan BPR berupaya untuk terus bertahan dan selalu mengembangkan inovasi.

Tantangan yang berasal dari internal BPR sendiri antara lain dari sisi Permodalan, SDM dan Teknologi Informasi, Penerapan tata kelola dan manajemen risiko, produk dan layanan sedangkan tantangan dari eksternal BPR antara lain persaingan dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan perkembangan era digital.

OJK terus berupaya untuk menguatkan Industri BPR melalui berbagai macam strategi seperti penguatan kelembagaan, penguatan tata kelola dan prudential, penguatan infrastruktur dan penguatan daya saing.

Penguatan kelembagaan melalui merger & konsolidasi, kebijakan permodalan dalam pendirian BPR baru dan pemenuhan kelembagaan, sedangkan penguatan tata kelola dan prudential melalui implementasi penuh atas seluruh ketentuan tata kelola, manajemen risiko dan prudensial dan pemenuhan ketentuan permodalan

Penguatan infrastruktur melalui program penguatan infrastruktur SDM termasuk SKKNI, kejasama dengan LJK, Provider TI, Finctech maupun LJK Lainnya, Digitalisasi proses bisnis dan penerapan standar Teknologi Informasi sementara itu penguatan daya saing meliputi pengembangan produk dan layanan, peningkatan branding, edukasi dan literasi dan mendorong kerjasama dengan lembaga lainnya. (*)

Reporter: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas