RAPAT BERSAMA - Bawaslu Sulawesi Tengah, rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulteng yang di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Hidayat Lamakarate. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng) belum menemui kata sepakat dengan pemerintah provinsi Sulteng terkait Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daderah (Pilkada) serentak 2020.

Ketua Bawaslu Sulteng, saat dikonfirmasi Metrosulawesi Senin 11 November 2019, membenarkan belum ada titik temu tersebut. Hingga dua kali pertemuan degan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kesepakatan belum juga terbangun. Hal ini berpotensi dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Ruslan, pada pertemuan pertama Bawaslu dengan TAPD yang dipimpin langsung Sekdaprov, 6 November 2019, menghasilkan angka sementara Rp77,2 miliar. Atas angka itu, telah dilakukan pencermatan internal Bawaslu, dimana menghasilkan angka sebesar Rp69,9 miliar untuk dibahas dalam rapat pembahasan kedua bersama TAPD.

Dipembahasan kedua, lagi-lagi tidak terjadi kesepakatan nominal untuk hibah daerah, dimana pemerintah daerah bertahan diangka Rp55 miliar, sementara Bawaslu di Rp69,9 miliar. Disayangkan Ruslan, pada pertemuan kedua yang dipimpun Asisten III, Mulyono, Bawaslu tidak diberikan kesempatan memaparkan hasil pencermatan dari Rp77,2 miliar menjadi Rp69,9 miliar.

“Pertemuan kedua itu, seluruh komisioner Bawaslu lengkap hadir untuk memaparkan angka Rp69,9 miliar, tetapi itu tidak terjadi karena tidak diberikan kesempatan (untuk memaparkan). Apa yang mejadi usulan Bawaslu sudah menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Rp69,9 miliar cukup dan mencukupi,” ujarnya, sembari menambahkan dalam angka Rp69,9 miliar tidak ada honor untuk komisioner.

Tidak adanya titik temu, fasilitasi anggaran berikutnya kemungkinan besar akan diambil alih Kemendagri.

“Bawaslu Sulteng siap jika harus berhadan dengan Kemendagri untuk memaparkan kebutuhan anggaran pengawasan Pilkada serentak 2020 di Sulteng,” tegas Ruslan.

Sebelumnya, delapan Bawaslu kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada telah mencapai kesepakatan dan penandatanganan NPHD, yakni Bawaslu Sigi Rp9 miliar, Bawaslu Touna Rp8,7 miliar, Bawaslu Tolitoli Rp8,5 miliar, Bawaslu Banggai Rp15,8 miliar, Bawaslu Balut Rp10 miliar, Bawaslu Morut Rp10 miliar, Bawaslu Palu Rp8 miliar dan Bawaslu Kabupaten Poso Rp12,2 miliar.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas