PERCEPATAN REHABILITASI - Gubernur Drs. H. Longki Djanggola (tengah) didampingi Sekda Propinsi Dr. H. Mohamad Hidayat Lamakarate (kiri) dan Deputi Rehab dan Rekon BNPB , Ir. Rivai , M.BA memimpin rapat percepatan rehabilitasi dan rekontruksi dampak bencana Sulteng, di ruang Polibu, Selasa 12 November 2019. (Foto: Humas Pemprov)
  • Gubernur Minta BPN Tuntaskan Lokasi Yang Belum Clean and Clear

Palu, Metrosulawesi.id – Rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana Sulteng dipimpin Gubernur Drs H Longki Djanggola di Ruang Polibu, Selasa 12 November 2019. Rapat tersebut untuk mengetahui perkembangan penanganan pascabencana, berupa pembangunan hunian tetap (Huntap) dan relokasi korban.

Pada kesempatan itu Sekdaprov Dr Hidayat Lamakarate mengatakan, pembangunan Hunian Tetap Insitu dan Hunian Tetap Relokasi harus dipercepat pelaksanaannya karena dana stimulan untuk pembangunan rumah Insitu Tahap I dan Tahap II sudah ditransfer kepada masing-masing kabupaten dan Kota Palu.

Menanggapi hal itu, Kepala Balai PPW PUPR Ir. Ferdinan menyampaikan, rencana pembangunan huntap relokasi masih terkendala dalam persiapan lokasi. Karena lokasi yang diserahkan BPN/ATR masih belum clear dari sisi sosialnya. Masih ada masyarakat yang klaim tanah tersebut miliknya. Seperti contoh Lokasi Duyu. Dari lokasi 36 hektar yang bisa terbangun saat ini hanya 15 hektar. Lokasi Talise juga yang dibutuhkan 210 hektar, yang tersedia hanya 30 hektar.

“Sehingga diharapkan Walikota Palu dan BPN/ ATR untuk dapat mempersiapkan lokasi Huntap Relokasi yang Clean and Clear secara Hukum dan Sosial sebagai syarat dari Bank Dunia,” kata Ferdinan. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Drs. H. Longki Djanggola langsung meminta ketegasan BPN/ATR untuk melaksanakan perintah Presiden dan Wakil Presiden agar tidak memperpanjang HGU/HGB agar terpenuhi dulu kebutuhan pembangunan huntap relokasi.

“Saya harapkan agar BPN/ATR dapat berkoordinasi dengan PUPR tentang berapa luas lokasi yang dibutuhkan. Dan saya minta lokasinya agar disatukan. Jangan terpisah-pisah,” tegas gubernur.

Selanjutnya, gubernur menegaskan agar PUPR terus berkoordinasi dengan BPN/ATR.

“Kalau ada kendala supaya disampaikan kepada kami,” kata gubernur.

Selain soal huntap, rapat itu juga membahas soal dana stimulan. Disepakati konsep percepatan dana stimulan untuk pembangunan rumah rusak berat akan menggunakan aplikator. Beberapa rumah yang akan dibangun oleh aplikator diserahkan masyarakat memilih varian yang diinginkan. 

Deputi Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi  BNPB, Rifai mengungkapkan pembangunan rumah rusak berat menggunakan dana stimulan, beberapa aplikator telah menyatakan kesiapannya. 

Sedikitnya ada lima varian rumah untuk korban. Yakni: Jenis Canwood kemapuan dukungan maksimum 500 unit, jenis Domus kemampuan dukungan maksimum 1.500 unit, Jenis Risha dukungan 300 unit, jenis Risma 2.300 unit, dan jenis Risba6.348 unit. 

Total yang akan dibangun sesuai kebutuhan rumah rusak 15.448, masing-masing Kota Palu 4.41 unit, Kabupaten Sigi 5428 unit, Kabupaten Donggala 5.879 unit. 

‘’Tapi untuk pembangunan silakan masyarakat memilih varian yang diinginkan. Pada saat itulah bergerak tim koordinator kita melakukan cek poin memastikan masyarakat memilih yang mana, kami akan report. Jadi nanti tidak ada lagi sengketa oh saya milih ini. Aplikator tinggal menyelesaikannya,’’ terang Deputi. 

Sekdaprov Hidayat Lamakarate mengungkapkan, sejak awal konsep seperti itu telah diusulkan. Namun sempat mendapat penolakan karena alasan pemberdayaan masyarakat. Makanya menggunakan konsep pelibatan masyarakat. 

‘’Namun karena judulnya percepatan, makanya kami mengusulkan konsep menggunakan aplikator, yang kemudian akhirnya kembali menggunakan konsep menggandeng aplikator,’’ terang Sekda. 

Kemudian penegasan Sekda disepakati semua peserta rapat bahwa setelah rumah jadi baru dibayarkan masyarakat. 

‘’Karena kami tidak ingin begitu diberi panjar, ketika aplikator merasa cukup tanggungjawabnya dan tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaan maka tidak salah dia meninggalkan pekerjaan,’’ terang Sekda. 

Olehnya disepakati, ketika menggunakan aplikator, ketentuannya terima kunci baru dibayarkan. Pernyataan ini kemudian dilempar ke forum dan mendapat persetujuan, selesai rumah baru dibayar.

Sementara untuk rehabilitasi Rumah Rusak Ringan dan Rusak Sedang ditransfer langsung kepada masyarakat penerima atas hasil asesment yang dilakukan dan masyarakat yang melakukan perbaikan rumahnya secara mandiri.

Rapat tersebut juga dihadiri Danrem 132 Tdl , Kol. Agus Sasmita serta sejumlah instansi terkait.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas