Rapat perdana komisi I DPRD Sulteng dengan seluruh mitra kerjanya, baik lembaha horizontal maupun lembaga vertikal, Kamis 7 November 2019. (Foto: Ist)
  • Bahas Anggaran Pilkada 2020

Palu, Metrosulawesi.id – Pasca pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Sulawesi Tengah (Sulteng), komisi I DPRD Sulteng langsung mengundang seluruh mitra komisinya, baik mitra horisontal maupun lembaga vertikal. Hampir seluruh lembaga vertikal menghadiri pertemuan dengan komisi I, Kamis 7 November 2019 kemarin, termasuk Bada Pengawasan Pemilu (Bwaslu) Sulteng.

Dihadapan komisioner Bawaslu Sulteng, Ketua Komisi I Sri Indraningsuh Lalusu, menegaskan akan mengundang khusus Bawaslu Sulteng untuk membahas anggaran pengawasan Pilkda 2020. Menurut Sri Lalusu, usulan anggaran Bawaslu yang sudah diterima komisi I terlalu tinggi, sehingga perlu penjelasan detil dari Bawaslu.

“Untuk Bawaslu nanti kami undang khusus terkait usulan anggaran Pilkada 2020. Yang ada sama kami angkanya masih terlalu tinggi, makanya kami akan meminta penjelasan detil atas usulan itu,” ujar Sri Lalusu.

Dalam pertemuan itu, Sri Lalusu juga menekankan agar Bawaslu benar-benar menjaga netralitas, tidak boleh berpihak pada partai tertentu atau warna tertentu. Hal disampaikan Sri Lalusu, karena pengalamannya saat Pemilu lalu, dirinya bolak-balik Bawaslu untuk diperiksa, meskipun akhirnya tuduhan kepadanya tidak terbukti.

“Bawaslu harus benar-benar menjaga netralitas. Bawaslu juga harus mampu melihat suatu laporan sebelum menindaklanjutinya ketahap pemeriksaan. Apalagi yang dituduhkan tidak terbukti,” tegas Sri Lalusu.

Selain Bawaslu, komisi I akan bertemu khusus dengan TNI dan Polri dalam rangka dukungan anggaran untuk pengamanan 2020. Olehnya, komisi I meminta agar mitranya segera menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2020.

Terkait usulan anggaran yang akan dibahas dengan komisi I, Komisioner Bawaslu Sulteng, Zatriawati mengakui saat ini Bawaslu Sulteng belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait Pilkada 2020. Namun demikian, Bawaslu sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulteng, Hidayat Lamakarate, dimana dari usulan Rp90 miliar lebih, saat ini sudah terkoreksi hingga angka sementara Rp77 miliar lebih.

Rapat mitra komisi I dengan lembaga vertikal baru terjadi di periode 2019-2024. Sebelumnya lembaga vertikal tidak dilibatkan dalam rapat-rapat mitra komisi. Pelibatan kali ini mulai berlaku pasca penetapan Tata Tertib (Tatib) DPRD Sulteng, dimana disebutkan lembaga-lembaga vertikal juga menjadi mitra kerja komisi I DPRD Sulteng.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas