Jufri. (Foto: Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)
  • Ratusan Desa di Tolitoli-Buol Belum Buat LPj

Palu, Metrosulawesi.id – Ratusan desa di Kabupaten Buol dan Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana desa tahap dua tahun anggaran 2019. Akibatnya, pemerintah pusat belum bisa mencairkan dana desa tahap tiga atau pencairan terakhir yaitu sebesar 40 persen.

Pencairan dana desa dilakukan bertahap sebanyak tiga kali dengan pembagian 20 persen tahap pertama, 40 persen tahap kedua dan 40 persen tahap ketiga. Saat ini, untuk desa-desa lainnya di Sulawesi Tengah telah dicairkan 100 persen karena telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Tenaga Teknis Satker P3MD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulteng, Jufri, mengatakan seyogiayanya Buol dan Tolitoli sudah harus melaporkan penggunaan dana desa tahap dua sebagaimana desa lainnya.

Namun demikian, Kabupaten Buol dan Tolitoli masih memiliki waktu untuk menyampaikan laporan hingga akhir November 2019. Itu karena pencairan dana desa tahap tiga masih bisa dilakukan hingga pertengahan Desember mendatang.

“Kalau untuk pencairan dana desa tahap tiga paling lambat tanggal 20 Desember 2019,” ujar Jufri di Palu, Kamis, 7 November 2019.

Menurut Jufri, Buol dan Tolitoli belum menyampaikan laporan kemungkinan karena program dana desa tahap dua di wilayah itu belum selesai pelaksanaannya. Dampaknya, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa belum bisa dibuat. Namun dikatakan mungkin hanya sebahagian desa yang belum menyelesaikan program. Desa lainnya dalam posisi menunggu untuk bersamaan penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Untuk Kabupaten Buol dengan 108 desa, total kucuran dana desa tahun ini mencapai Rp92,247 miliar. Dari total jumlah itu, tahap satu Buol telah menerima sebesar Rp18,449 miliar dan tahap dua Rp36,899 miliar. Sisanya untuk pencairan tahap ke tiga sebesar Rp36,899 miliar. Dana tersebut tertahan yang seharusnya sudah masuk ke rekening kas daerah Buol.

Sementara untuk Kabupaten Tolitoli dengan 103 desa, total kucuran dana desa yang diberikan pemerintah mencapai Rp88,924 miliar. Pencairan tahap pertama, Tolitoli telah menerima Rp17,784 miliar dan tahap kedua sebesar Rp32,640 miliar. Sisanya untuk tahap ketiga yang masih tertahan yaitu sekitar Rp38,500 miliar.

Jufri optimistis pemerintah desa dan pemerintah ke dua kabupaten tersebut bisa menuntaskan laporan penggunaan dana desa sebelum akhir November. Itu karena laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap ke dua bersifat mutlak agar tahap ke tiga (terakhir) bisa dicairkan.

“Tapi nanti kalau sudah mendekati akhir November belum juga disampaikan laporan, kami akan konfirmasi mencari tahu kendalanya. Untuk Buol dan Tolitoli baru ini terlambat menyampaikan laporan, karena saat tahap satu dan dua tepat waktu,” tandas Jufri.

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah pusat mengucurkan dana desa untuk 1.842 desa se-Sulawesi Tengah mencapai Rp1,567 triliun. Kucuran dana yang bersumber dari APBN tersebut diperuntukkan guna pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa.

Kabupaten Parigi Moutong masih terbanyak mendapat kucuran dana desa yang mencapai Rp235 miliar. Selanjutnya Kabupaten Banggai Rp231 miliar, Sigi Rp145 miliar, Donggala Rp142 miliar, Poso Rp129 miliar, dan Tojo Unauna Rp120 miliar.

Kemudian Banggai Kepulauan Rp113 miliar, Morowali Utara Rp111 miliar, Morowali Rp103 miliar, Buol 92 miliar, Tolitoli Rp88 miliar dan Banggai Laut Rp55 miliar. Dana desa tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar Rp200 miliar lebih dibanding tahun lalu. Pada 2018, dana desa untuk Sulteng tercatat sebesar Rp1,364 triliun.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas