Antrean solar pada salah satu SPBU di Kota Palu. (Foto: Tribunnews)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memerintahkan segera kepada Industri Usaha Pertambangan (IUP) agar tidak membeli solar bersubsidi.

Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah, Yanmart Nainggolan mengatakan permintaan sudah berjalan efektif yang mana industri pertambangan di Sulawesi Tengah telah menjalankan perintah tersebut. Bahkan, pihaknya juga meminta agar di setiap kendaraan operasional harus dipasangkan stiker sebagai penanda.

“Informasi dari Pertamina itu sudah berjalan efektif. Kami menyuruh Industri Pertambangan untuk membuat stiker karena jika kendaraan yang mereka punya masuk ke SPBU akan menandakan bahwa ini adalah kendaraan milik pertambangan,” katanya, saat Rapat Koordinasi antara Pemerintah daerah dan Pertamina di salah satu cafe di Kota Palu, Rabu (30/10/2019).

Menurutnya, ini sudah tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Lanjut dia, semua itu telah dikualifikasikan bahwa kendaraan mana yang boleh membeli BBM bersubsidi.

“Untuk diketahui peraturan tersebut didalamnya terdapat beberapa salah satunya adalah pembelian solar bersubsidi bagi nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun SKPD Provinsi, kota dan Kabupaten,” jelasnya.

Kemudian, selanjutnya petani atau kelompok usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian yang melakukan usaha tanaman pangan, Holtikultura, dan perkebunan dengan luas maksimal dua hektare. Begitu pun juga yang membidangi peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.

“Apalagi, kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih. Begitu juga dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil untuk mengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam,” ungkapnya.

Disamping itu, pihak Satuan tugas (Satgas) yang terdiri dari Kepolisian dan Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait secara berkala melakukan pengawasan terhadap SPBU yang menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas