Home Politik

Perempuan Desa Beka Minta Diberdayakan

512
Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira menjaring aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di Desa Beka, Kabupaten Sigi. (Foto: Ist)

Sigi, Metrosulawesi.id – Ketua DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Nilam Sari Lawira, membuka reses perdananya di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Jumat 25 Oktober 2019. Dihadapan ratusan masyarakat Desa Beka, Nilam Sari, berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kebijakan yang dimiliki sebagai anggota dewan.

Reses perdana sebagai anggota dewan, Nilam Sari memberikan atensi atas antusias masyarakat menghadiri reses. Dia membuka diri sebesarnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Sepanjang itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Nilam Sari berjanji segera menindaklanjutinya kedalam program pemerintah.

Difasilitasi Kepala Desa Beka, Muhammad Fitrah dalam reses, Nilam Sari banyak menerima usulan dari masyarakat, mulai dari pemanfaatan sungai Palu sampai pemberdayaan.

Reses yang didominasi kaum perempuan, Nilam sari banyak menampung permintaan pemberdayaan bagi perempuan. Masyarakat Desa Beka, khususnya ibu-ibu berharap agar ketua DPRD Sulteng itu menurunkan program pemberdayaan bagi ibu-ibu. Apakah itu dibidang boga ataupun pemberdayaan dibidang lain.

Selain permintaan pemberdayaan, dihadapan Nilam sari masyarakat mengeluhkan penanganan bencana alam di Desa Beka. Persoalan, Jaminan Hidup (Jadup), dana stimulan hingga huntara disampaikan masyarakat kepada politisi partai Nasdem itu.

Satu tahun berlalu bencana alam, persoalan yang dihadapi masyarakat penyintas hanya berkutat dipersoalan itu-itu saja. Padahal Desa Beka menjadi salah daerah terdampak yang cukup parah. Olehnya masyarakat menaruh harapan kepada Nilam Sari untuk menuntaskan persoalan bencana alam itu.

Dihadapan konstituennya itu, Nilam Sari berjanji bekerja sungguh-sungguh untuk memperjuangkan segala keinginan masyarakat. Harapan pemberdayaan bagi kaum ibu-ibu menjadi catatan tersendiri baginya untuk dianggarkan dalam APBD Sulteng.

Keluhan atas penangan bencana alam menjadi kritikan bagi Nilam Sari juga. Semenjak bencana alam 28 September 2018 silam, pemerintah daerah tidak memiliki sumber data akurat, akibatnya masyarakat penyintas menjadi korban.

“Setiap lembaga punya data sendiri, tidak ada basis data jelas yang digunakan untuk menangani bencana. Harusnya pemerintah daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi memiliki satu basis data sebagai rujukan program penangan bencana, khususnya rehab dan rekonstruksi,” ujar Nilam Sari.

Sebagai wakil rakyat, dirinya mendorong perbaikan basis data dalam penanganan bencana alam, agar seluruh korban mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah. Sebab saat ini, masih banyak korban tidk masuk dalam data pemerintah, akibarnya korban itu tidak terlayani dengan baik oleh pemerintah.

Dihadapan masyarakat Beka, Nilam meminta agar masyarakat terus mengawalnya menjalankan tugas-tugas kedewanan untuk melayani masyarakat.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas