Palu, Metrosulawesi.id – Wali Kota Palu, Hidayat mengatakan, pembangunan pendidikan di Kota Palu selalu diharapkan murah, terjangkau, dan berkualitas, sehingga pihaknya mendorong kenaikan anggaran pendidikan, yang seharusnya amanat UU 20 persen, namun Pemkot Palu mengalokasikan anggaran pada bidang pendidikan hampir mencapai 40 persen.
“Harapan kita dan seluruh masyarakat Kota Palu, betul-betul tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah, apapun jenisnya pungutan tidak boleh, baik itu di jenjang TK, SD, dan SMP yang dibawah naungan Pemkot Palu,” imbuh Hidayat di Palu, Selasa, 22 Oktober 2019.
Hidayat juga mengaku, belum pernah mendengar ataupun ada laporan dari masyarakat, ahwa masih ada pungutan di sekolah.
“Saya biasa memantau ketika ada seorang anak orang tuanya mampu dan terus membantu sekolah, diantara anak-anak ini kadang-kadang saling bisik membisik, bahkan ada penyampaian kamu jangan terlalu banyak gerak-gerik karena orang tua kamu tidak pernah menyumbang di sekolah ini. Maka anak-anak tidak mampu tadi akan semakin kerdil jiwanya, secara psikologis akan terganggu pikirannya, karena orang tuanya tidak pernah bisa memberikan sesuatu kepada sekolah itu,” ujarnya.
Olehnya itu, kata Hidayat, jika dana pemerintah masih sanggup untuk mengatasi berbagai persoalan di sekolah, khususnya soal peningkatan prestasi anak didik, kenapa tidak dana APBD diberdayakan untuk itu sehingga tidak perlu lagi ada pungutan dari orang tua.
“Alhamdulillah saya belum mendengar lagi ada sekolah yang mencoba-coba untuk memungut. Bahkan di Tawaeli kemarin, beberapa guru menyampaikan kepada saya agar mempertahankan tetap tidak ada pungutan di sekolah,” katanya.
Hidayat berharap, Kepala Disdikbud Palu mempertahankan sekolah di Kota Palu yang dibawah naungan Pemkot Palu bersih dari pungutan.
“Sehingga betul-betul pendidikan di Kota Palu itu bukan hanya murah dan terjangkau, ternyata bisa juga gratis,” katanya.
Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj
