Ir. Dharma Gunawan Mochtar. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Dharma: Lahan Sudah Siap

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palu, Ir. Dharma Gunawan Mochtar mengungkapkan, permasalahan lahan Hunian Tetap (Huntap) di Talise dan Tondo, tepatnya di belakang kampus Univeristas Tadulako (Untad) Palu saat ini sudah selesai. Kata dia, sekitar 45 hektare Huntap tahap I akan dibangun di wilayah tersebut, dan saat ini para NGO sudah siap membangun sejumlah Huntap.

“Pembangunan Huntap itu dilakukan oleh beberapa lembaga atau NGO, yang terdiri dari Yayasan Kemanusiaan Buddha Tzu Chi, yang kurang lebih akan membangun 2000 unit Huntap, kemudian Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance (AHA Center), yang merupakan kumpulan yayasan dari negara-negara ASEAN, untuk tahap I mereka membangun 75 unit tahun ini, nama Huntapnya nanti dinamakan Kampung Asean,” ujar Dharma di Palu, Senin, 14 Oktober 2019.

Selain itu, kata Dharma, ada juga pihak Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), melalui Wali Kota Surabaya  akan membangun 11 unit Huntap, tetapi akan menyusul bantuan dari kota-kota lain di Indonesia.

“Hanya saja istilahnya Huntap I itu sepenuhnya dibangun oleh para NGO, kemudian di Huntap II tempatnya masih di Tondo yakni disamping Polda Sulteng. Itu sepenuhnya mulai dari penyusunan site plan dan rencana teknis pembangunan Huntapnya dilakukan oleh Kementerian PUPR, termasuk pembangunan Hutap III,” jelasnya.

Dharma mengatakan, pembangunan Huntap ini sudah menjadi kesepakatan dengan masing-masing pihak, termasuk Kementerian PUPR dalam membangun Huntap II dan III.

“Bahkan Kementerian PUPR juga akan masuk pembangunan Huntap di wilayah Petobo, hanya saja di Petobo kemarin itu lahan negara pernah dikuasai oleh masyarakat, tetapi lahan itu telah diberikan kembali oleh masyarakat, sehingga pembangunan Huntap akan dilakukan, untuk besaran lahannya sekitar 70 hektare,” ungkapnya.

Dharma mengatakan, saat ini pemerintah tidak kesulitan untuk melakukan pembebasan tanah.

“Saat ini PUPR sudah siap dalam hal penyusunan sait plan, hingga pembangunan rumahnya dan fasilitas sosial dan fasilitas umum,” katanya.

Sebelumnya, saat bertemu Wapres Jusuf Kalla, Hidayat mengaku siap berhadapan dengan pihak-pihak yang masih menghalangi pengambil alihan lahan HGU. Bahkan secara tegas Hidayat juga mengaku siap berhadapan dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng.

“Kalau masih dihalangi kita sikat, karena Pak Wapres sudah memberikan izin,” tegas Hidayat.

Dia menerangkan untuk pembangunan Huntap dan beberapa fasilitas lainnya, dibutuhkan sekitar 45 hektare lahan yang selama ini dinegoisasikan ke BPN Sulteng. Namun negosisasi belum menemui kesepakatan, sehingga lahan menghambat pembangunan Huntap.

Namun dengan pertemuannya bersama Wapres, yang juga dihadiri Kepala BPN Sulteng dikatakan menjadi dasar kuat untuk mengambil alih lahan HGU sesuai yang dibutuhkan untuk pembangunan Huntap.

“Pak Wapres sudah bilang ambil, apalagi yang sudah berakhir izinnya dan tidak bayar PBB sejak 1994,” ujar Wali Kota.

Wapres juga dikatakan menginstruksikan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengawal Pemkot Palu agar pengambil alihan lahan HGU berjalan lancar. Hidayat mengaku lega dengan kedatangan Wapres menuntaskan permasalahan lahan.

Sementara itu, Wapres juga mengatakan tidak boleh lagi ada pihak-pihak yang menghalangi Pemkot Palu dalam menuntaskan persoalan lahan untuk pembangunan Huntap. Undang-Undang sudah tegas mengatur bahwa negara berhak mengambil alih lahan HGU.

HGU yang sudah selesai izinnya bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat, salah satunya guna pembangunan Huntap. Ditegaskan, HGU yang sudah berakhir izinnya tidak boleh diperpanjang lagi.

“Siapa yang masih membantah, undang-undangnya ada, akan berhadapan dengan hukum,” pungkas Wapres Jusuf Kalla.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas