- Alasannya Geliat Ekonomi Mulai Bangkit
Palu, Metrosulawesi.id – Bagi warga pesisir pantai Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara yang ditetapkan pemerintah sebagai wilayah zona merah rawan bencana menolak untuk direlokasi ke Hunian tetap (Huntap). Alasannya, perekonomian masyarakat setempat kini mulai bangkit, berjalan baik.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua RT 02/RW 01 Kelurahan Mamboro Barat, Syamsuddin kepada sejumlah wartawan, Sabtu, 12 Oktober 2019. Ia mengungkapkan, adanya larangan bagi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan di wilayah zona merah rawan bencana disebabkan karena faktor ekonomi. Namun saat ini geliat ekonomi warga Mamboro Barat terus menunjukkan kebangkitan pascabencana 28 September tahun lalu.
“Intinya kami tidak ingin dipindahkan dari sini karena mata pencaharian sebagai nelayan sudah cukup membaik. Kami tidak pakai namanya zona merah, dilihat dari sisi ekonomi, masyarakat antusias dengan kembali ke tempat awal dari Huntara, semata-mata karena mereka ingin seperti sebelum bencana,” tuturnya
Seperti diketahui, pesisir pantai yang berada di Kelurahan Mamboro Barat menjadi salah satu wilayah terdampak parah akibat tsunami setahun yang lalu. Pemerintah Kota Palu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu pun mengimbau warga agar segera meninggalkan tempat itu.
“Pemerintah inginkan kita segera dipindahkan. Tapi sekali lagi kami menolak karena alasan ekonomi, khususnya mata pencaharian. Wilayah perikanan inilah yang mulai terlihat bangkit dari bencana. Alhamdulillah roda perekonomian sudah kembali pulih,” ungkapnya.
Pantauan Metrosulawesi, tampak beberapa warga telah memiliki kendaraan sendiri guna meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Sementara itu, warga yang telah kembali kurang lebih sekitar 40 kepala keluarga (KK).
“Kalau semuanya dari keseluruhan jumlah kepala keluarga sekitar 98 KK. Sedangkan, sebagian warga masih bertahan dan tinggal di Huntara yang ada di belakang Terminal Mamboro serta di dekat kantor kecamatan. Untuk alasan 50 lebih KK yang belum kembali karena mereka masalah biaya,” jelas Syamsuddin.
Sementara Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palu, Syarifuddin mengatakan, pihaknya terus berusaha dan mengimbau kepada masyarakat agar ingin dipindahkan. Pihaknya juga terus mengupayakan bantuan korban bencana tahap ll segera dicairkan.
“Dari pertemuan ini sebenarnya membahas tentang tahap ll penyaluran dana stimulan, santunan duka, jaminan hidup (Jadup), dan apa saja yang harus mereka persiapkan seperti fotokopi KTP, serta sertifikat hak kepemilikan tanah,” katanya
Menurutnya, ini bagian dari bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada korban terdampak bencana dan demi keselamatan warga. Ia berharap adanya kesadaran masyarakat bahwa ini tujuannya untuk membantu percepatan proses pembangunan Kota Palu pascabencana.
“Kenapa mereka tidak mau direlokasi karena faktor lingkungan yang sebelumnya sudah nyaman. Makanya, kami coba membangun Hunian Tetap (Huntap)Â satelit atau keinginan warga sendiri meminta agar sebagian dana Rp50 juta yang Rp15 juta mereka kumpul beberapa kepala keluarga untuk membeli lahan. Sisanya dari itu senilai Rp35 untuk mereka pribadi,” ujarnya.
Reporter: Fikri Alihana
Editor: Yusuf Bj
